KPAI Sayangkan Sikap Dinas Dikbud NTB Atas Kasus Siswa SMA Sembalun Yang Tidak Lulus Karena Kritis

hariansuara.com, Jakarta - Pada 22-24 Mei 2019, Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan ke Lombok terkait adanya pengaduan kasus dugaan pelanggaran hak-hak anak oleh sistem sekolah yang diduga dibangun oleh oknum Kepala Sekolah yang baru menjabat setahun di sekolah tersebut, dimana seorang siswa bernama AL tidak diluluskan karena kerap mengkritisi kebijakan sekolah.

Padahal, secara keseluruhan nilai akademik, dari dokumen akademik yang diperlihatkan kepada KPAI, ananda AL lebih dari cukup untuk dapat diluluskan. Sikap kritis AL terhadap kebijakan sekolah yang baru terjadi pada bulan Januari-Maret 2019 tersebut menjadi sebab utama yang bersangkutan tidak diluluskan. 

Keberatan AL terhadap kebijakan sekolah terjadi karena dipicu 30 ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh kepala sekolah tanpa proses musyawarah dan sosialisasi, diantaranya memulangkan siswa yang terlambat, tidak boleh mengenakan jaket di sekolah, dan lainnya.

Kedua kebijakan itu yang di protes AL bukan tanpa alasan,  mengingat dinginnya udara pada musim hujan di Sembalun, persis  di kaki gunung Rinjani dan jalan menuju sekolah yang rusak dan sulit dilalui ketika diguyur hujan. 

Hal tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa hak partisipasi anak di sekolah dibungkam, padahal dalam UU Perlindungan Anak, suara anak harus didengar, partisipasi anak telah dijamin oleh UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak.  

"KPAI pun mendorong pihak sekolah mempertimbangkan kembali keputusan tidak meluluskan AL karena kekritisannya yang dinilai kurang ajar dan membangkang pada aturan yang dibuat sepihak oleh Kepala Sekolah," tutur Retno Listyarti dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (24/5/2019).

KPAI juga mendorong pihak Inspektorat Provinsi melakukan investigasi dan evaluasi pada Kepala Sekolah atas keputusan yang tidak meluluskan AL yang telah memicu polemik hingga tingkat nasional. KPAI juga mendorong pembinaan terhadap atasan kepala sekolah. 

KPAI mendorong Irjen Kemdikbud RI untuk berkoordinasi dengan Dinas Dikbud Provinsi dan Inspektorat provinsi NTB untuk menindaklanjuti kasus ini agar tidak terulang di kemudian hari. Kasus ini harus diupayakan menjadi pembelajaran semua pihak agar lembaga pendidikan tidak alergi terhadap kritik peserta didik. Kritik di media sosial terjadi karena ada sumbatan menyampaikan pendapat di lingkungan sekolah.  Atas ketiga rekomendasi tersebut, KPAI akan segera bersurat kepada Gubenur Provinsi NTB dan Mendikbud.(*)