Menteri Perhubungan Diminta Perkuat Peran Regulator Dibanding Operator ‬ ‪

Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo meminta agar kinerja Kementerian Perhubungan di bawah Budi Karya Sumadi lebih fokus pada penguatan fungsi regulator dibandingkan Operator. Salah satu yang menjadi perhatiannya terkait rencana pemerintah mengambil alih Terminal Tipe A.Mengacu pembahasan RKA/KL Kemenhub Tahun Anggaran 2017 yang berlangsung pekan ini, pemerintah berencana mengambil alih operasional Terminal Tipe A dan jembatan timbang di seluruh Indonesia.Sementara, Pemda hanya berwenang mengelola kawasan komersial di setiap terminal. Hal itu sesuai dalam kebijaksanaan Kemenhub sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.“Gara-gara persoalan seperti ini, bisa jadi nanti Kemenhub menjadi operator terminal terbesar di dunia. Ini tentu membebani anggaran. Karena itu pernyataan Menhub bahwa opsi terakhir adalah APBN harus dikuatkan dalam bentuk rencana strategis," kata Sigit dalam keterangannya, Kamis (22/9/2016).Dijelaskan rencana strategis seperti memperkuat sektor swasta untuk membantu APBN. Selama ini, hal tersebut yang belum terjadi. Maka, ia menyarankan jika Menhub Budi Karya memberikan batas waktu sampai kapan pengambilalihan operasional Terminal Tipe A tersebut oleh pemerintah.“Saya minta Pak Menteri memberi batas waktu sampai kapan ini, apakah akan dikelola terus, karena akan memberatkan APBN. Kenapa tidak dibuat saja standarisasi seperti apa pelayanan Terminal Tipe A yang berlaku sama di seluruh Indonesia,” jelas politikus PKS itu.Sigit menambahkan, kebijakan tersebut sebenarnya pernah disampaikan oleh Menhub sebelumnya,  Ignasius Jonan. Rencana itu muncul ssetelah Ignasius Jonan menilai banyak terminal yang ketinggalan zaman.Rencana pengambilalihan pengelolaan tersebut, di antaranya karena besarnya biaya operasional Terminal Tipe A, seperti perbaikan sarana dan prasarana (sarpras), serta manajemen rutin.Diketahui, saat ini terdapat 140 Terminal Tipe A yang dikelola oleh pemerintah kota dan kabupaten. Tak dipungkiri, bahwa banyak kondisi Terminal Tipe A di Indonesia yang masih kurang nyaman, sehingga pemerintah pusat akan melakukan perombakan Terminal Tipe A, paling tidak bisa seperti perombakan beberapa stasiun.Selain itu, Kemenhub juga akan melakukan pembagian zona di terminal layaknya di bandara atau stasiun, yaitu zona publik, zona tengah untuk orang perjalanan dan zona pemberangkatan.“Jika semua Terminal Tipe A ditangani pemerintah dan tak ada pembatasan yang jelas sampai kapan, maka akan membebani anggaran. Kenapa tidak diminta pemerintah daerah saja yang mengelolanya dan itu bisa menjadi sumber pendapatan pemerintah daerah,” jelas Sigit.Terakhir, Sigit meminta agar Menteri Perhubungan yang baru harus memiliki visi penguatan ekonomi rakyat dan penguatan swasta nasional. Kemudian, menguatkan fungsi regulasi agar kebijakan yang ada dapat memberikan jaminan kepada keselamatan transportasi, bukan malah berfungsi sebagai operator.‬ (*)   Albi Wahyudi/Hardani Triyoga‪‬‪