Soal Diskon Pajak Dokter Asing di Indonesia, Ini Pernyataan IDI dan PDGI

hariansuara.com, Jakarta - Sehubungan dengan adanya usulan diskon pajak dokter asing, Ketua Umum PB IDI Dr Daeng M Faqih SH MH dan Ketua Umum PB PDGI Dr Drg RM Sri Hananto Seno SpBM (K) MM menyampaikan bahwa isu ini merupakan isu yang sengaja dilemparkan oleh pihak-pihak tertentu sekedar untuk kepentingan bisnis semata dan bukan didasarkan pada kepentingan nasional.

Menurut Ketua PB lDl dan PB PDGI dalam rilis pers bersamanya, kita semua warga bangsa justru harus memperkuat ketahanan berbangsa dengan menghargai kualitas bangsa sendiri. Bahwa ada hal-hal yang harus diperbaiki dalam pelayanan kesehatan, itulah menjadi tugas kita bersama.

Selanjutnya PB lDl dan PB PDGI,  menyampaikan bahwa rekrutmen dokter asing di lndonesia mungkin saja dapat dilakukan namun dengan kondisi tertentu seperti dalam rangka transfer of knowledge, pendidikan dan pelatihan, penelitian serta penguatan pelayanan kesehatan khususnya dibidang kegiatan sosial.

Beberapa dasar hukum yang ada disampaikan sebagai dasar kebijakan negara adalah:

1. Untuk memasukkan dokter asing ke lndonesia telah diatur dalam UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, yakni Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi sbb : "Dokter & dokter gigi warga negara asing selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa lndonesia. Dalam lanjutan ayat (4) disebutkan bahwa "Dokter & dokter gigi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan SURAT TANDA REGISTRASI (STR) untuk dokter atau dokter gigi oleh Konsil Kedokteran lndonesia."

2. Dalam Pasal 5, PERMENKES No 67 tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kerja Asing Kesehatan, disebutkan : "Pendayagunaan TK-WNA dalam kegiatan pelayanan kesehatan hanya dapat dilakukan apabila kompetensi yang dimiliki oleh TK-WNA belum dimiliki oleh tenaga kesehatan lndonesia dan/atau telah dimiliki oleh tenaga kesehatan lndonesia dalam jumlah yang sedikit.”

3. Dalam Pasal 8 ayat (1) Permenkes diatas : "Sertifikat kompetensi diperoleh TK-WNA setelah lulus evaluasi Uji Kompetensi yang dilakukan oleh KKI bagi dokter/dokter gigi."

4. Dalam UU No 36/2009 tentang Kesehatan, Psl 24 ayat (1): "Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan Kode Etik, Standar Profesi, Hak Pengguna Pelayanan Kesehatan, Standar Pelayanan, dan Standar Prosedur Operasional. “Dalam ayat (2) disebutkan bahwa, "Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.”

"Dari peraturan-perundangan diatas, nyatalah bahwa saat ini belum saatnya bicara tentang diskon pajak dokter asing, disamping karena belum ada aturan yang jelas dan untuk pengadaan tenaga dokter & dokter gigi asing sudah sangat jelas diatur dalam peraturan perundangan kita," tutur keduanya.

Mereka menambahkan, berbicara tentang keinginan memberikan diskon atau keringanan pajak dokter asing saat ini tidak relevan, justru yang mendesak adalah pembahasan tentang diskon pajak dokter/dokter gigi lndonesia yang terlibat langsung dan penuh pengabdian tunggal pada program socra/ insurance yakni BPJS yang merupakan program prioritas dan unggulan pemerintah kita.

Menurut Ketua Umum kedua organisasi profesi upaya memasukkan dokter asing di Indonesia sekurang-kurangnya harus berpedoman pada tiga undang-undang yakni UU Praktek Kedokteran, UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit. lDl dan PDGI menghimbau semua pihak untuk tidak mengkampanyekan dokter asing karena itu merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang ada.(*)