Pemerintah Tidak Boleh Lupakan Agenda Perlindungan Pekerja Migran di ASEAN Summit 2019

hariansuara.com, Jakarta -  Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (ASEAN Summit) yang diselenggarakan 20-23 Juni 2019 akan dihadiri oleh seluruh Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dari seluruh negara anggota Perserikatan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). 

Dijadwalkan Presiden Joko Widodo akan menghadiri pertemuan tersebut dan membawa tiga agenda penting untuk dibicarakan dalam forum tersebut yaitu: perang dagang Amerika vs China dan dampaknya untuk kawasan ASEAN, tata kelola sampah impor dan penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar.

"Migrant CARE mengingatkan agar Presiden Joko Widodo tidak melupakan agenda dan kepentingan nasional Indonesia yang terus-menerus diperjuangkan dalam ASEAN yaitu agenda perlindungan pekerja migran," tutur  Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE.

Meski ASEAN sebenarnya telah memiliki seperangkat komitmen tentang pekerja migran seperti ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers dan ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Namun demikian, masih terlihat keengganan negara-negara di kawasan ASEAN (terutama negara penerima/negara tujuan pekerja migran) untuk mengoperasionalkan komitmen tersebut dalam mekanisme yang konkrit terkait perlindungan pekerja migran dan kemudahan arus mobilitas mereka.Hingga saat ini, dibanding dengan sektor-sektor lain di pilar sosial budaya ASEAN, sektor pekerja migran merupakan sektor yang tertinggal dalam membangun mekanisme perlindungan yang teroperasional dan terukur.

Masih dalam konteks perlindungan pekerja migran, ada perkembangan yang mengkhawatirkan terkait dengan potensi keterpaparan para pekerja migran pada ide-ide radikalisme dan ekstremisme kekerasan di kawasan ASEAN. Indonesia didorong untuk pro-aktif untuk mempromosikan inisiatif pencegahan kerentanan tersebut dengan pendekatan non-keamanan. Inisiatif tersebut harus terintegrasi dalam mekanisme perlindungan pekerja migran, baik ketika berada di negara asal maupun di negara tujuan. Pendekatan ini juga memerlukan komitmen bersama di tingkat regional.

Migrant CARE mendesak pemerintah untuk tetap konsisten mendorong agenda pembicaraan mengenai perlindungan pekerja migran dan kerentanan adanya potensi keterpaparan radikalisme dan ekstremisme kekerasan dalam pembicaraan di level Kepala Negara/Kepala Pemerintah dan menjadi salah satu konten dalam Head of State Statement yang disampaikan dalam ASEAN Summit.(*)