Fahri Hamzah: Data Penduduk Manual, Itu Biang Masalahnya

hariansuara.com, Jakarta - Sidang MK menjadi tempat membawa semua tumpukan masalah yang tidak mau diselesaikan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu. Dan semua itu bermula dari e-KTP.

"E-KTP itu proyek pemerintah SB Yudhoyono dimulai sejak Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi 2009. Direncanakan dipakai pemilu 2014 tapi sampai pemilu 2019 tidak kunjung dipakai. Semua yang manual dalam jumlah besar itu berpotensi curang," kata Fahri Hamzah dalam laman resminya, seperti dikutip hariansuara.com, Jumat (21/6/2019).

Fahri mengatakan kalau KPU bangga berargumen bahwa pemilu 2019 itu manual, justru itu masalahnya. "Dan orang-orang curang itu tahu, dari kubu manapun dia, bahwa syarat sebuah kecurangan massif adalah bikin data base penduduk manual. Itu yang terjadi sekarang," tuturnya.

“Siapa yang mencetak E-KTP gagal dilaksanakan dalam periode panjang 2 presiden ini?” Nah kalau ada yang bisa jawab, dia akan tahu siapa sebenarnya yang menghendaki negara ini pemilunya tetap dikendalikan dengan curang."

Fahri acapkali kritik KPK karena tidak mau melakukan investigasi menyeluruh terkait E-KTP ini. Penegak hukum berhenti pada penerima aliran dana. Padahal, menurutnya, yang paling bahaya adalah orang yang menghentikan terselenggaranya Single Identity Number (SIN).

Sebab, bagi Fahri, kalau SIN E-KTP diberlakukan, maka berhentilah pemalsuan KTP, paspor, dan semua jenis identitas. Berhentilah semua kecurangan dan kriminalitas; trafficking, pekerja illegal, penipuan bank, dan lainnya. Termasuk yang terbesar adalah kecurangan pemilu.

"Waktu bang Sandiaga Uno mengangkat kartu E-KTP dalam sebuah debat, maka itulah janji revolusioner yang ditawarkan seorang calon. Sebab saya punya dugaan, kalau masih ada yang memelihara kejahatan, pemalsuan dan kecurangan di sini maka syaratnya adalah proyek ini diambangkan," tuturnya.

Fahri mengatakan, "Sekarang, apa yang kita bisa andalkan dari persidangan yang mendebarkan ini? Entahlah. Tapi akar dari semua masalah adalah E-KTP. Seandainya ada 1 saja yang bisa kita selesaikan, adalah tuntaskan digitalisasi identitas penduduk. Itu saja. Kedepan kecurangan tak ada lagi."

"Kalau ada yang belum tau bagaimana E-KTP menjadi sumber kecurangan, nanti kita bahas. Beberapa wawancara saya pernah membahas masalah ini. Saya pernah usulkan Pansus Angket E-KTP dan Pansus Angket Pemilu tapi ditolak,"pungkasnya.(*)