Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

ICJR: Ada 4 Kelemahan RUU Pemasyarakatan

Nasional
24 Jun 2019
ICJR: Ada 4 Kelemahan RUU Pemasyarakatan

hariansuara.com, Jakarta - ICJR mengeritik tertutupnya pemerintah dalam pembentukan dan perancangan RUU ini, konsultasi dengan masyarakat sipil nyaris tidak terbuka. Dengan menguatnya konsep Restorative Justice yang menekankan pemulihan yang tidak sekedar berorientasi pada penjara, RUU ini justru masih sangat kental dengan pembinaan di dalam Lapas. Dengan kata lain, RUU ini lebih tepat disebut RUU Lapas dari pada RUU Pemasyarakatan.

Saat ini DPR sedang menyusun masukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap RUU Pemasyarakatan (RUU PAS) yang disiapkan oleh pemerintah. RUU PAS ini merupakan RUU baru yang akan menjadi dasar pemasyarakatan di Indonesia menggantikan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU 12/1995). ICJR telah membaca Naskah Akademiki (NA) dan RUU yang dikirim Pemerintah ke DPR dan menilai bahwa secara konsep dan substansi, RUU ini tidak cukup baik untuk dibahas di DPR, sehingga ICJR menolak adanya pembahasan RUU PAS di DPR.

Menurut ICJR, RUU ini memiliki beberapa kelemahan yang harus diperhatikan karena merupakan masa depan pemasyarakatan di Indonesia, yaitu :

Pertama, idealnya, RUU PAS dibahas dan dibentuk pasca Indonesia telah matang menentukan arah pemidanaan di dalam KUHP. Hal ini akan terjawab ketika RKUHP disahkan, tanpa KUHP baru, maka arah pemasyarakatan juga tidak akan kuat. Dalam RUU PAS, ketakutan itu terlihat, RUU PAS tidak memiliki dasar yang kuat mengenai konsep tujuan pemidanaan dan pemasyarakatan, meski RKUHP memperkenalkan konsep Restorative Justice yang menekankan pemulihan dengan mekanisme yang tidak sekedar berorientasi pada penjara, namun RUU PAS justru masih sangat kental dengan pembinaan di dalam Lapas. Dengan kata lain, RUU ini lebih tepat disebut RUU Lapas dari pada RUU Pemasyarakatan.

Kedua, RUU Ini tidak menjawab persoalan pembinaan di luar lapas yang selama ini menjadi persoalan yang minim perhatian. Hal-hal seperti pola koordinasi pengawasan dan pembinaan pidana alternatif seperti pidana bersyarat dengan masa percobaan tidak terjawab, kewenangan litmas secara lebih jelas pun tidak diatur dengan lebih luas. Dalam RUU ini singkatnya Bapas masih menjadi prioritas ke dua, padahal Bapas adalah masa depan pemasyarakatan di Indonesia.

Ketiga, RUU ini belum terkoneksi baik dengan UU lain.  Diluar kebutuhan dasar pemebentukan RUU PAS yang harus berdasar pada KUHP dan KUHAP baru, RUU ini tidak secara komprehensif mengatur materi lain di luar isu Lapas. Misalnya ketentuan restraining order atau          perintah konseling sebagai salah satu bentuk hukuman yang sudah ada dan berlaku di dalam UU PKDRT tidak diatur.

Keempat, RUU ini masih kurang dalam mengedepankan pertimbangan potensi pelanggaran HAM. Aturan penggunaan senjata dan kekuatan oleh petugas  tidak diatur secara rinci mengenai pembatasannya, aturan mengenai penggunaan sel tutupan diatur tanpa syarat dan ketentuan yang jelas, selain itu aspek pemenuhan hak asasi manusia untuk kelompok dengan kebutuhan spesifik seperti anak, perempuan, difabel, terpidana mati sampai kebutuhan akan akses kesehatan seperti untuk ODHA dan pengguna narkotika juga belum dimuat secara komprehensif dalam RUU ini.

Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, (23/6/2019), ICJR menilai bahwa apabila konsep yang menjadi dasar dari pembentukan RUU ini saja masih belum terlalu kuat, maka tidak ada kebutuhan untuk membahas lebih jauh materi dari RUU tersebut. ICJR juga mengeritik tertutupnya pemerintah dalam pembentukan RUU ini, konsultasi dengan masyarakat sipil nyaris tidak terbuka.

Untuk itu ICJR menyatakan menolak pembahasan RUU PAS baru di DPR sampai dengan jelasnya pembaharuan KUHP dan KUHAP. Selain itu, kedepan ICJR meminta pemerintah lebih terbuka dalam melakukan perancangan dengan melibatkan masyarakat. Terkahir, ICJR meminta agar pemerintah benar-benar memikirkan persoalan pemasyarakatan dan orientasi pemidanaan dengan tidak hanya bertitik pada Lapas dan pemidanaan di dalam lembaga, namun juga harus mengarusutamakan konsep restorative justice dengan memperkuat kelembagaan dan konsep pembinaan di luar lapas.(*)

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X
X