Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Pengaduan PPDB ke KPAI Didominasi Kebingungan Orangtua Memahami Petunjuk Teknis PPDB

Nasional
26 Jun 2019
Pengaduan PPDB ke KPAI Didominasi Kebingungan Orangtua Memahami Petunjuk Teknis PPDB

hariansuara.com, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membentuk tim pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi tahun 2019 yang sudah melakukan pengawasan langsung dengan mewawancarai sekolah, petugas pendaftaran, orangtua dan calon peserta didik baru.

"Dari tanggal 19-22 Juni 2019, KPAI sudah menerima 19 pengaduan masyarakat melalui pengaduan online  yang berasal dari berbagai daerah, seperti, Jawa Timur : Kab. Kediri, Kab. Mojokerto, Kota Surabaya, Madiun, Kab. Jember, Kab. Gresik, kab. Blitar, Kota Blitar dan kota Malang; Banten : Kota  Tangerang Selatan ; Jawa Barat : Kota Bandung, Kota Bekasi, Cikarang  Utara;  Jawa Tengah : Kota Solo; dan NTT : Kota Kupang," tutur Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan.

Pengaduan yang diterima meliputi PPDB SMPN sebanyak 9 pengaduan dan PPDB SMAN sebanyak 10 pengaduan. Adapun masalah-masalah yang diadukan adalah sebagai berikut : 

1.Tidak  pernah menerima sosialisasi PPDB SMPN dan SMAN  dengan sistem zonasi (Kediri dan Mojokerto)

2.Penolakan kebijakan PPDB sistem zonasi, pengaduan PPDB  SMAN di Jawa Timur sempat dihentikan sementara (kota Surabaya)

3.Tidak paham kebijakan dan juknis PPDB SMPN  sistem zonasi  dari pengadu (kab. Gresik)

4.Juknis  PPDN SMPN sistem zonasi di anggap kaku (kota Bekasi)

5.SMAN  belum merata  penyebarannya di Jember, misalnya kecamatan Bangsaldari, tempat domisili pengadu, tidak ada SMA Negeri. Akibatnya pengadu tidak bisa mengakses sekolah negeri (Jember)

6.Kuota zonasi murni PPDB yang seharusnya 90%  diubah menjadi 50% di SMAN (Kabupaten Madiun)

7.Jarak rumah tidak terverifikasi dengan tepat untuk PPDB SMAN (Cikarang Utara)

8.Permasalahan pada jalur Kombinasi dalam PPDB SMPN  (kota Bandung) dan Jalur afirmasi dalam PPDB SMAN (Kediri) 

9.Tidak ada zona irisan antara Karanganyar dengan kota Solo, SMP negeri terdekat berjarak 10 km, Kartu Keluarga dianggap luar kota, jadi anak pengadu terancam tidak dapat diterima di SMPN (Kota Solo)

10.Pengadu berdomisili di kecamatan Sukun, namun SMAN terdekat di kecamatan Klojen yang berjarak 2.5 KM dan 2.9 KM, akibat penyebaran SMAN tidak merata, maka anak pengadu tidak diterima di sekolah negeri terdekat (Kota Malang)

11.Masalah Zona ber-irisan dalam PPDB SMAN tidak diterima di sekolah pilihan meski jarak rumah ke kedua pilihan sekolah tersebut hanya 600 meter dan 1185 meter (Mojokerto) 

12.Pengadu dari Jakarta dan ingin melanjutkan SMAN di kota Kupang, tapi terkendala oleh pindah domisili yang belum diurus (Kota Kupang) 

13.Dugaan tidak transparannya PPDB SMAN  (Tangerang Selatan)

14.Masalah perpindahan domisili dan Kartu Keluarga sehingga anak pengadu tidak bisa mengakses SMPN terdekat dari rumahnya yang sekarang (Bekasi Utara ke Bekasi Selatan) 

15.Dinas Pendidikan kota Bekasi menambah jumlah rombongan belajar (rombel) PPDB SMPN dari maksimal 32 menjadi maksimal 36 siswa, masyarakat khawatir 4 siswa lain ditiap kelas tidak bisa masuk dapodik (Kota Bekasi)

16. Pengelola sekolah swasta khawatir tidak kebagian siswa karena pemerintah tahun 2019 membangun atau membuka sekolah baru yaitu SMPN sebanyak 7 sekolah yaitu SMP 50, 51, 52, 53, 54, 55 dan 56 (Kota Bekasi).(*)

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X
X