Ini Pentingnya 'Kabinet Ramping' Menurut Politisi PKS

hariansuara.com, Jakarta -  Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan  saatnya bagi pemerintahan Joko Widodo  untuk merampingkan kabinetnya, karena pentingnya reformasi birokrasi dengan pemerintahan yang ramping namun kaya fungsi.

"Indonesia harus menuju negara Good Governance. Saya berharap periode ke-2 ini pemerintahan pak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri," katanya dalam twitter resminya, @MardaniAliSera, yang dilihat hariansuara.com, Rabu, (10/7/2019).

Menurut Mardani, dengan rampingnya kabinet akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya. Masalah sinergitas antar lembaga sering kali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya

"Kabinet di negara lain seperti Kementerian Luar Negeri banyak disatukan dengan Kementerian Perdagangan (Internasional), Fungsinya memudahkan penetrasi produk dalam negeri ke pasar global, contohnya negara Jepang dan Selandia Baru," tambahnya.

Dia mencontohkan, misalnya negara AS, Jerman, Jepang, China, Kabinet Obama (AS): 15 Menteri, 6 pejabat setingkat menteri. Kabinet Angel Markel (Jerman): 15 Menteri. Kabinet Jinping (RRT): 21 Menteri, 3 Komite. Sementara Kabinet Abe (Jepang): 16 menteri, 4 setingkat menteri.

Mardani mengatakan, anggaran pemerintah saat ini masih terbatas dengan jumlah penduduk 260 juta, Jika harus dibagi banyak kementerian maka daya ungkitnya menjadi kecil.

"Contoh program pengentasan Kemiskinan dibagi menjadi 26 Kementrian dan lembaga, hasilnya kita jauh tertinggal dibanding China dan Vietnam dalam menekan jumlah angka kemiskinan," tuturnya.

“Tidak elok struktur kabinet hanya sebagai bagi-bagi kue, kementerian bukan tempat untuk bagi-bagi jatah kursi atau kue. Tapi untuk memperkuat pemerintah dalam rangka melayani rakyat dan menjalankan fungsi negara."

Pemerintah yang kuat ditopang oleh kementerian yang kuat: struktur ramping, simpel, namun kaya fungsi dan manfaat. Bukan jumlah kementerian yang banyak namun boros, miskin fungsi, dan miskin manfaat.(*)