hariansuara.com, Jakarta - Solidaritas Perempuan bersama Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari lebih 40 organisasi menyikapi perkembangan RUU Pertanahan.
Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy mengatakan, “RUU Pertanahan versi terakhir ini dapat dikatakan sebagai kebijakan patriarki, kebijakan yang tidak melihat persoalan-persoalan perempuan marjinal, perempuan petani, nelayan, masyarakat adat yang sampai saat ini belum diakui.”
"Draft RUU versi 21 Juni 2019 mengalami degradasi dibandingkan versi sebelumnya terkait substansi untuk menjamin hak rakyat atas tanah, terlebih lagi perempuan dan tidak akan mampu menyelesaikan masalah ketimpangan, konflik agraria, ataupun menjawab masalah ego-sektoral pertanahan di Indonesia (hutan dan non-hutan)," tuturnya.
Selain itu, berbicara ketimpangan bukan hanya antara negara dan rakyat, tetapi juga antara perempuan dan laki-laki.
“Data BPN sendiri menunjukkan hanya sekitar 15% tanah yang teridentifikasi atas nama perempuan. RUU seharusnya mampu mengubah ketimpangan struktur sosial, termasuk ketimpangan gender”, lanjut Dewy.
Menurutnya, Solidaritas Perempuan sudah memberikan DIM dengan penekanan azas Keadilan Gender. Ada komitmen lisan dalam setiap pertemuan, tetapi tidak tercermin di dalam draft terakhir RUU Pertanahan.
“Kita bersepakat bahwa jangan disahkan dulu. Kalau UU dibuat hanya membuat rakyat, terlebih perempuan semakin sengsara, semakin tertindas, semakin miskin, untuk apa?” tegas Dewy.(*)
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU