Komisi VIII DPR: Penanganan Banjir Bandang di Garut Harus Serius

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis meminta lembaga terkait dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Barat terkait penanganan banjir bandang di Garut. Pasalnya, hingga sekarang korban sudah mencapai 27 orang meninggal, 18 hilang, serta 433 luka

Lembaga terkait yang diminta berkoordinasi adalah Basarnas, BPPD, dan TNI/Polri.

“Dapat berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk mengevakuasi korban secara cepat dan tepat terhadap persoalan banjir bandang dan longsor yang melanda kabupaten Garut dan Sumedang,” kata Iskan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/9/2016).

Semakin bertambahnya jumlah korban meninggal menjadi indikasi perlu peningkatan pencarian korban yang belum ditemukan. Upaya perlu dilakukan secara intensif dalam mencari korban baik yang masih hidup maupun tewas.

“Karena berdasarkan laporan banjir dan longsor yang terjadi termasuk besar,” jelasnya.

Terkait dana bantuan bencana, Iskan berharap proses pencairan tak dipersulit sehingga hal itu dapat segera disalurkan kepada korban bencana alam.

Dia menambahkan Komisi VIII dan pemerintah telah menyiapkan dana taktis (on call) yang berada di Kementerian Keuangan dan dapat digunakan kapan pun jika terjadi bencana besar.

"Dalam pencarian dana, kalau perlu pemda jemput bola dalam permohonan pencairan dana tanggap bencana sehingga bisa segera disalurkan bagi ribuan pengungsi banjir bandang di Garut dan Sumedang,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), korban tewas akibat banjir bandang di Garut hingga Jumat (23/9), bertambah menjadi 27 orang dan 22 hilang.  Sekitar 1600 orang personil tim SAR gabungan dikerahkan untuk melakukan penanganan darurat mulai pencarian sampai penanganan pengungsi. (*)  Albi Wahyudi/Hardani Triyoga