Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Komisi 4 DPR: Naikkan Wajib Tanam Bawang Putih Jadi 10% dan Blacklist Importir Nakal

Nasional
15 Jul 2019
Komisi 4 DPR: Naikkan Wajib Tanam Bawang Putih Jadi 10% dan Blacklist Importir Nakal

hariansuara.com, Jakarta - Wakil ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi , mengatakan 96% bawang putih Indonesia masih impor dengan volume 580 ribu ton atau setara dengan 7 triliun rupiah, sedangkan Indonesia punya lahan yang luas dan sejarah swasembada.

Demikian diungkapkannya saat Komisi 4 DPR-RI berkunjung ke  Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. 

Viva Yoga Mauladi mendukung upaya yang ditempuh Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menuju swasembada bawang putih tahun 2021. "Sekarang saja lebih dari 96% bawang putih kita impor dari  China, India dengan nilai impor mencapai 7 triliun rupiah padahal lahan Indonesia luas dan kita pernah swasembada bawang putih di era 90-an" ungkap Viva. "Meskipun volume masih kalah dengan impor, tapi aroma bawang lokal lebih maknyus".

Dia kembali menegaskan dukungan Komisi 4 DPR RI terhadap percepatan percapaian program swasembada agar tidak ada lagi ketergantungan impor dan penguasaan pasokan serta harga oleh oknum tertentu. 

"Kalau perlu, wajib tanam importir yang sekarang hanya 5% dinaikkan jadi 10% dengan syarat benih berkualitas harus tersedia. Jangan para importir wajib tanam dan produksi complain karena tidak ada benih bagus. Ini yang masih jadi masalah pemerintah. BUMN juga harus berpartisipasi agar swasembada lekas terwujud" tegas Viva.

Menanggapi maraknya importir nakal yang mangkir dari wajib tanam padahal RIPH dan atau SPI sudah didapat, Viva setuju harus ada sanksi bagi importir yang wanprestasi. "Baik itu sanksi administratif maupun sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan" lanjutnya.

Direktur Perbenihan Hortikultura, Sukarman menyampaikan bahwa Ditjen Hortikultura telah membuat mapping ketersediaan benih.

"Kami punya data panen, kapan, dimana, berapa ton, kapan siap tanam, data penangkarnya. Sembalun sendiri ada sekitar 7 ribu ton calon benih dalam proses sertifikasi oleh BPSB (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih)," katanya. 

Belajar dari kegagalan produksi di beberapa daerah karena kualitas benih rendah, Sukarman, mengingatkan agar dilakukan pengecekan sebelum benih didistribusikan ke petani.

"Kalau benih jelek, jangan diterima. Kembalikan saja ke penyedia. Dinas juga perlu melibatkan PBT (Pengawas Benih Tanaman) untuk periksa patah dormansinya" terang Karman. Diakui Karman, BPSB NTB termasuk yang tertib dan prosedural jika terkait mutu benih.

Lombok Timur merupakan salah satu sentra besar bawang putih di Indonesia, bersaing dengan Malang, Tegal, Temanggung, dan Karanganyar. Potensi lahan mencapai 4 ribu hektar dengan 3 (tiga) kali musim tanam untuk bawang putih. 

Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, H. Abadi menyebutkan di sembalun sendiri masih ada potensi lahan tadah hujan seluas 5 ribu hektar yang masuk kawasan TNGR (Taman Nasional Gunung Rinjani). 

"Namun lahan tersebut terkendala air dan tidak bisa ditanam saat musim kering. Di Sembalun, puncak tanam bawang putih yaitu bulan Mei-Juli di lahan sawah. Air nya penuh, produksinya maksimal. Produktivitas rata-rata disini mencapai 12 ton per hektar. Dengan adanya pertanaman swadaya dan APBN tahun ini yang mencapai 1.726 hektar, diperkirakan mampu menghasilkan benih sebanyak 20 ribu ton. Ini cukup untuk tanam kembali di Sembalun, bahkan bisa membantu kebutuhan benih di wilayah lain," terang Abadi.

Anggota Komisi 4 dari Fraksi PPP, Hassanudin turut menyoroti penggunaan pupuk kimia yang kadang berlebihan. "Disinilah peran BUMN seperti Pupuk Kaltim, dan Petrokimia untuk mengedukasi petani untuk menggunakan pupuk organik selain penggunaan benih unggul. Jika itu semua terpenuhi, tentu bakal dongkrak produksi," kata Hassanudin. Pemerintah wajib melindungi dan memberdayakan petani bawang putih agar makin sejahtera. 

Menanggapi keluhan petani penangkar sembalun masalah okupasi benih, Komisi 4 DPR RI meminta peran dari BUMN seperti Pertani, SHS bahkan BULOG untuk dapat membantu petani menyerap produksinya. "Gak usahlah mikirin impor, serap saja bawangnya petani" ujar Hassanudin.(*)

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X