Buruknya Pengelolaan DAS Cimanuk Jadi Penyebab Banjir Bandang di Garut

Jakarta - Banjir bandang yang terjadi di Garut dilihat karena potret buruknya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Cimanuk. Kerusaan DAS merupakan salah satu faktor yang disebabkan manusia dan menyebabkan bencana banjir serta longsor.Dibandingkan alam, faktor yang disebabkan manusia lebih dominan menyebabkan banjir dan longsor. Saat ini kerusakan DAS di Indonesia sangat luar biasa karena setiap tahun terus meningkat."Dari 450 DAS di Indonesia, 118 DAS dalam kondisi kritis. Jika tahun 1984 hanya terdapat 22 DAS kritis dan super kritis, maka tahun 1992 meningkat menjadi 29 DAS, 1994 jadi 39 DAS, 1998 jadi 42 DAS, 2000 jadi 58 DAS, tahun 2002 jadi 60 DAS, dan tahun 2007 sekitar 80 DAS yang rusak super kritis dan kritis," kata peneliti Utama Hidrologi dan Pengelolaan DAS Badan Pengkajian Penerapan Teknologi, Sutopo Purwo Nugroho dalam analisis penjelasannya, Jumat (23/9/2016).Dijelaskan Sutopo, bila DAS Cimanuk sudah termasuk kritis sejak 1984. Kondisinya makin rusak akibat intervensi manusia yang makin masif. Imbas dari kerusakan DAS ini makin sensitifnya lingkungan terhadap komponen yang ada dalam sistem lingkungan."Ketika hujan mudah banjir dan longsor, namun sebaliknya ketika kemarau demikian mudahnya terjadi kekeringan," ujarnya. Meski pengelolaan DAS terus dilakukan, namun hasilnya belum signifikan. Hal ini terbukti karena degradasi DAS yang terus meingkat. Dampaknya pun berpengaruh dan cenderung meningkat.Tak mengherankan bila ada bencana banjir, longsor, erosi, sedimentasi dan daya  tampung lingkungan yang terlampaui. "Ada sesuatu yang salah, namun selalu tidak ada solusi permanen dan jangka panjang. Saat terjadi bencana semua pihak, baru ingat bahwa bencana timbul disebabkan kerusakan DAS," jelasnya.Lanjutnya, kata dia, penanganan masalah DAS sudah dilakukan sejak 1969. Penanganan ini dilakukan dengan proyek penghijauan Departemen Pertanian 001. Kemudian dilanjutkan pada 1972-1978 proyek Upper Solo Watershed Management and Upland Development Project bekerjasama dengan FAO untuk memformulasikan sistem pengelolaan DAS.Hasil proyek tersebut banyak diadopsi untuk proyek pengelolaan DAS lainnya. "Pengelolaan DAS terpadu pernah dilaksanakan di beberapa DAS di Pulau Jawa, yaitu di DAS Brantas, Cimanuk, Bengawan Solo dan Citanduy," tuturnya.Teknologi pengelolaan DAS yang diterapkan saat itu masih dipraktikan hingga sekarang di Indonesia. Teknologi banyak mengadopsi dari hasil-hasil yang dikembangkan oleh upper solo watershed management and upland development project dengan teknologi konservasi yang mengandalkan aspek fisik dan mahal."Seperti terasering, pembangunan dam erosi, gully erosion dan sebagainya," tuturnya. Kemudian, ciri dari pengelolaan DAS itu dengan mengedepankan aspek fisik khususnya dengan membangun terasering yang padat tenaga kerja. Menurutnya, salah satu sumber kegagalan pengelolaan DAS adalah tak adanya pemeliharaannya setelah proyek berakhir. "Begitu masa bakti proyek pemberian subsidi input dan modal usaha tani habis, maka petani tidak mampu lagi menerapkan teknologi konservasi," jelasnya.Dicontohkan masalah pemeliharaan yang tak konsisten pasca proyek berakhir. Berbagai proyek konservasi tanah skala besar di Jawa seperti proyek Citanduy II, Upland Agriculture and Conservation Project/UACP, dan Land Rehabilitation and Agroforestry Development mempunyai masalah yang sama yakni pemeliharaan teras merosot drastis setelah proyek selesai. "Pemeliharaan teras secara terus menerus tanpa subsidi setelah proyek berakhir tidak dapat dilakukan petani khususnya lahan kering karena besarnya biaya yang diperlukan. Akibatnya proyek tersebut tidak berkelanjutan dan akhirnya kurang efektif," katanya.

Melihat persoalan ini menurut Suutopo semestinya masalah DAS sudah tak hanya bertumpu pada masalah fisik dan teknis. Dikatakannya bila perlu adanya keseimbangan pengelolaan DAS yang bersifat partisipatoris. Pengelolaan partisipatoris ini dimulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan masyarakat setempat yaitu masyarakat itu sendiri. "Dalam kontek DAS pendekatan ini memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk mengembangkan diri," kata Sutopo.Pengembangan partisipatoris harus disertai perubahan cara pandang terhadap DAS sebagai sistem hidrologi yang semula merupakan benda fisik menjadi benda ekonomi yang memiliki fungsi sosial. selain itu, perlu perubahan yang benar dijalankan dari peran pemerintah dari provider menjadi enabler, tata pemerintahan dari sentralistis menjadi desentralistis, sistem pembangunan dan pengelolaan dari government centris menjadi public-private community participation."Pelayanan dari birokratis-normatif menjadi professional-responsif dan fleksibel, dan penentuan kebijakan dari top-down menjadi bottom-up," jelasnya.Setidaknya dalam paradigma pengelolaan DAS yang partisipatoris mengindikasikan adanya dua perspektif. Pertama, pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS yang akan mewarnai kehidupan mereka.

Keterlibatan masyarakat ini dapat menjamin persepsi, pola sikap dan pola berpikir serta nilai dan pengetahuan lokal ikut dipertimbangkan secara penuh. "Kedua, adanya umpan balik yang pada hakekatnya adalah bagian yang tidak terlepaskan dari kegiatan pembangunan," ujarnya. (*)