Komunitas Peduli BPJS: Kenaikan Premi Adalah Solusi Mundur Atasi Defisit BPJS Kesehatan

hariansuara.com, Jakarta - Rencana Pemerintah menaikkan Premi BPJS Kesehatan disayangkan oleh Komunitas Peduli BPJS Kesehatan. Melalui Juru Bicara, Hema Anggiat Marojahan Simanjuntak, S.H. mengatakan pihaknya sangat mendukung upaya Pemerintah dalam mencari solusi dan ide. Namun ia sangat menyayangkan kalau solusinya adalah kenaikan tarif.

“Seharusnya justru Pemerintah harus tetap menaungi BPJS Kesehatan dan Semua Peserta. Kebijakan rencana kenaikan tarif ini tidak akan menyelesaikan masalah karena faktanya penyesuaian tarif BPJS Kesehatan awalnya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Rp 59.500 pada kelas I, Rp 42.500 pada kelas II, dan Rp 25.500 pada kelas III," tuturnya, Jumat, (2/8/2019).

Kemudian naik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 dan terakhir Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yakni besarnya iuran tarif yang ditetapkan menjadi Rp 80.000 pada kelas I, Rp 51.000 pada kelas II, dan Rp 25.500 pada kelas III untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) telah dilakukan tetapi masalah Defisit BPJS Kesehatan tetap kronis.

“Lalu rencana kenaikan tarif ini tidak akan ada habis-habisnya, lalu faktor lain juga perlu kita pertimbangkan apabila memberi solusi naikin tarif misalnya, bertambahnya pengeluaran para peserta atas kenaikan premi (additional cost) sementara pendapatan belum tentu sudah bertambah. Penyesuaian dengan kenaikan tarif ini pun baru satu hal, kan ada faktor lain. Banyak juga peserta BPJS tidak menggunakan fasilitas BPJS ini meskipun dibayarkan setiap bulan sebab sudah memiliki Asuransi Pribadi yang punya advantage dan perlindungan resiko yang diakui lebih memadai dibanding BPJS Kesehatan saat ini, namun karena BPJS Kesehatan sifatnya wajib, maka meski sudah punya asuransi pribadi, didaftarkan lagi BPJS Kesehatan," tambahnya.

Pihaknya pun menyarankan pemerintah mengkaji ulang untuk memberikan solusi yang tidak memberatkan kepada peserta BPJS Kesehatan sehingga dana tambahan seharusnya menjadi prioritas pertama agar tidak menimbulkan kecemasan bagi semua Peserta BPJS Kesehatan dan dapat menciptakan ketenangan bagi Peserta BPJS Kesehatan yang tengah menjalani pengobatan intens dan sangat bergantung pada BPJS Kesehatan oleh karena kekurangan biaya.

Hema Anggiat Marojahan mengatakan, harus juga dikaji oleh Pemerintah tentang mengelola BPJS Kesehatan dengan menjadikannya sebagai sebuah Badan Hukum baru (Perseroan Terbatas) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di mana dana melalui pembayaran premi yang terkumpul itu dikelola dengan lebih baik dan dapat berkembang. Dengan begitu, akan meminimalisasi masalah-masalah, seperti defisit dan lainnya. 

"Kita berpikir, kalau perusahaan-perusahaan asuransi swasta berkembang dengan baik dan pesat bahkan banyak yang menjadi perusahaan raksasa, kenapa tidak dengan BPJS Kesehatan kan begitu. Selain itu Pemerintah musti memikirkan agar pengelolaan dana BPJS kesehatan juga dapat dikelola di pasar modal/pasar uang secara profesional dan audited, sehingga dapat menghasilkan keuntungan investasi yang diharapkan dapat meringankan beban pemerintah,” tandas Hema.

“Kenaikan iuran ini menambah kejanggalan setelah 5,2 jt peserta PBI yang dihapuskan itu dasarnya apa? Apakah diatur dalam UU BPJS? Bukankah UU BPJS menjadi mandatory semua WNI ? Tanpa mengesampingkan kepesertaannya,” ungkapnya.(*)