BPKN: Pemerintah Harus Evaluasi Sistem Kelistrikan Nasional

hariansuara.com, Jakarta - Energi listirk adalah kebutuhan dasar yang menunjang perekonomian nasional, kegagalan sistim kelistrikan nasional pada hari Minggu 4 Agustus kemarin paling tidak menyebabkan bencana terhadap perekonomian  dan kerugian pada konsumen. Pemadaman ini juga berimbas buruk pada sektor pelayanan publik strategis seperti Transportasi Publik, Telekomunikasi, Sistim Pembayaran dan Jasa Keuangan.

PLN tentu menyadari adanya risiko beban jaringan sistem Jawa Bali. Pembangkit listrik terbesar berada di Jawa bagian Tengah dan Timur, sementara beban pemakaian terbesar berada di Jawa bagian Barat.  Beban jaringan transmisi sangat berat dan berisiko terjadi trip cukup besar. Beban daya yang ditransfer dari Timur ke Barat terlalu besar, apalagi kalau ada pembangkit di Barat yang trip seperti kemarin. Kondisi kemarin terjadi karena kegagalan transmisi dan juga turbin, namun apabila jaringan transmisinya handal, tidak perlu pemadaman. Sebetulnya di Pulau Jawa sekarag over-supply. Hanya saja sebagian besar pembangkit ada di Timur, sedangkan beban ada di Barat.

“PLN selain harus mengevaluasi dan memperbaiki kembali managemen resiko dan sistim kedaruratannya, juga harus memulihkan kerugian yang menimpa puluhun juta Konsumen, termasuk Pelaku Usaha. Pemerintah juga harus mengevaluasi kembali Sistem Kelistrikan Nasional yang sangat monopolistis dengan memberikan insentif kepada Sistem Jaringan Listrik Independen untuk mengurangi beban negara dan mendorong investasi infrastruktur Kelistrikan Swasta terutama untuk Sistem Kelistrikan Kawasan dan Sistem Kelistrikan dengan Sumber Daya Terbarukan”, ungkap Ardiansyah Parman, Ketua BPKN dalam siaran pers, Selasa, (6/8/2019), kemarin.

Saat ini barrier to entry bagi IPP (Independent Power Producer) sangat tinggi sehingga menyulitkan investor padahal bisa mengurangi beban Pemerintah, demikian juga banyaknya keluhan sulitnya producer masuk ke Sistem Jaringan PLN walau dari sumber energi terbarukan seperti sampah (PLTS).

Menjadi pembelajaran bahwa Sektor Strategis seperti Telekomunikasi, Transportasi Publik dan Sistem Pembayaran serta Jasa Keuangan harus dijadikan prioritas dalam Sistem Kelistrikan Nasional, serta memiliki Sistem Catu Daya Cadangan yang memadai, sehingga mengurangi dampak ekonomi yang lebih besar dan luas.

PLN juga harus membuat rangkaian algoritma untuk mengenali semua scenario yang memungkinkan kegagalan Operasi skala besar seperti hari Minggu 4 Agustus 2019 kemarin dan membuat rencana kontigensi yang lebih andal.

Hak konsumen tenaga listrik diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU 30/2009) mengatur salah satu hak konsumen tenaga listrik, yaitu mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Bahkan Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2017, Pasal 6 mengatur terhadap adanya kompensasi pengurangan tagihan listrik kepada konsumen.

“Bagi Konsumen juga memberi pelajaran tentang pentingnya Listrik bagi kehidupan sehingga mau menggunakan Listrik secara bijak, serta mulai ikut mendukung program Listrik Energi Terbarukan seperti penggunaan Panel Surya di perumahan, Energi Mikro Hidro atau Sumber Energi Terbarukan lainnya. BPKN juga mendorong Konsumen yang dirugikan secara signifikan oleh pemadaman massal untuk mengajukan gugatan mandiri atau class action bersama LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak," ungkap Nurul yakin Setyabudi, Koordinator Komisi Kerjasama dan Kelembagaan BPKN.(*)