APCNGI Dorong Penggunaan Bahan Bakar Gas yang Ramah Lingkungan

hariansuara.com, Jakarta -   Permasalahan polusi udara di DKI Jakarta mendaat sorotan dari Asosiasi Perusahaan Compressed Natural Gas Indonesia (APCNGI).  APCNGI merasa prihatin dan terpanggil untuk memberikan kontribusi dan argumentasi secara rasional dan logis. 

Perlu diketahui APCNGI sudah hampir satu dekade berkiprah untuk mendorong pemerintah maupun para stakeholders lainnya dalam mengupayakan dan memasyarakatkan pemanfaatan bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan, yang merupakan bahan bakar ramah lingkungan.

“Namun belakangan ini seakan BBG mulai diabaikan, misalnya bus Transjakarta (TJ) yang mayoritas telah mengunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis diesel solar yang diklaim telah memenuhi standar Euro-4 namun kenyataannya tidak mengunakan BBM diesel solar non-subsidi seperti Pertamina Dex High Quality yang memiliki batas ambang sulfur di 50 ppm atau setara yang dapat memenuhi standar Euro-4 tersebut,” ujar Robbi R Sukardi, Ketua Umum APCNGI dalam media briefing Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya belum lama ini.

Salah satu penyumbang polusi udara terbesar adalah gas buang kendaraan bermesin diesel yang masih mengacu ke standar Euro-2 di Indonesia. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka BBG perlu tetap dijadikan salah satu langkah yang cepat dalam mengurangi polusi udara untuk saat ini sementara mempersiapkan energi alternatif yang lain seperti kendaraan listrik dan bahkan kendaraan berbahan bakar hydrogen yang masih membutuhkan waktu lagi. BBG dan alternatif energi lainnya seharusnya berjalan beriringan. 

“Saat ini di wilayah DKI Jakarta terdapat 23 lokasi pengisian BBG yang beroperasi, tujuh Stasiun Pengisian BBG (SPBG) dalam perbaikan dan/atau belum dioperasikan, dan delapan SPBG yang masih dalam tahap perencanaan. Meskipun jumlah infrastruktur pengisian BBG baik yang dibangun oleh BUMN dan swasta telah tersedia, dari informasi yang APCNGI peroleh utilisasi atau volume penjualan ke kendaraan berada di level rata-rata dibawah 30% secara keseluruhan,” komentar Edhit Alhidayat, Sekretaris Jenderal APCNGI.

“Selain utilisasi yang masih rendah, pemerintah pusat perlu segera menyelesaikan masalah ketetapan keekonomian dari usaha SPBG yang wajar agar dapat mendorong lebih banyak peran swasta dalam menyediakan infrastruktur SPBG ini,” lanjut Beliau.  

Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis Unika Atma Jaya, Dr. Irenius Dwinanto Bimo, peran serta pemerintah tidak hanya sebatas keluarnya regulasi.

“Karena saat ini sudah banyak regulasi yang dikeluarkan pemerintah tapi sepertinya tidak efektif berjalan, seperti Peraturan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2017, Peraturan Presiden nomor 61 Tahun 2011, Peraturan Menteri ESDM nomor 19 tahun 2010, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 1996, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017,” ujar Beliau.

Pada hakikatnya, AJIPP berpendapat bahwa semua pengembangan kendaraan-kendaraan berbasis bahan bakar ramah lingkungan sangat baik bagi masyarakat dan harus didukung oleh segenap pelaku industri otomotif, masyarakat, dan pemerintah, namun demikian perlu pemikiran yang rasional dan logis agar pencapaian tujuan supaya polusi udara dapat ditangani secara cepat, optimal, dan effektif. 

Kendaraan ber-BBG, menurut pendapat APCNGI, yang merupakan salah satu solusi tersebut selayaknya dipertahankan dan di laksanakan secara simultan dengan pengembangan alternatif energi ramah lingkungan lainnya, bukan malah di abaikan atau bahkan untuk dilupakan.(*)