LPAI Ingatkan Potensi Eksploitasi Perdangan Anak di Daerah Bencana

Jakarta – Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) mengingatkan potensi kejahatan eksploitasi perdagangan anak saat penanganan musibah bencana. Pihak otoritas terkait harus memproteksi anak-anak yang terpisah dengan orangtua agar tak dimanfaatkan oknum pelaku perdagangan anak.

“Anak merupakan salah satu kelompok rentan yang membutuhkan dukungan khusus agar tidak menderita viktimisasi berulang, yakni sebagai korban bencana alam lalu berlanjut menjadi korban bencana kemanusiaan berupa perdagangan anak,” kata  Kepala  Bidang  Pemantauan dan Kajian Perlindungan Anak Amsyarnedi Asnawi dalam keterangannya, Selasa (27/9/2016).

Dijelaskan Amsyamedi jika ada pihak yang datang ke lokasi bencana dengan jubah pekerja sosial, rohaniwan, dan tim penyelamat lain tetap harus termonitor secara ketat. Berbagai catatan menunjukkan salah satu modus sindikat perdagangan anak  dengan memasuki daerah bencana dengan menyamar  sebagai pembawa bala bantuan lalu mengincar anak-anak.

“Iming-iming membawa anak ke wilayah yang lebih aman, plus janji memenuhi kebutuhan anak, bisa dengan mudah membius orangtua yang tengah menghadapi kepayahan,” jelasnya.

Terkait hal ini, maka kegiatan pendidikan  harus segera dipraktikan. Hal ini penting karena  rutinitas sekolah apalagi dalam situasi bencana menjadi unit yang punya peranan memastikan anak-anak tetap terpantau dalam lingkungan yang relatif terkendali.

“Perpindahan anak ke luar lokasi bencana dapat ditangkal dengan itu,” tuturnya.

Kemudian, rencana pemerintah menerbitkan kartu identitas anak, dinilai positif karena sebagai acuan pelacakan jumlah anak-anak pra dan pascabencana. Kalangan anak sejauh ini masih menjadi korban perdagangan orang.

Peran dunia usaha seharusnya bisa terpanggil untuk menyertakan program tanggung jawab social perlindungan anak.

“Dunia usaha sepatutnya terpanggil mengaktivasi program tanggung jawab sosial mereka di bidang perlindungan anak, termasuk penanganan anak-anak dalam situasi bencana. Ini selaras dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak,” katanya.  (*)   Ikram Ramadhan/Hardani Triyoga