Politisi PKS Kritik Pemindahan Ibu Kota

hariansuara.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo kemarin menyampaikan letak Ibu kota negara yang baru.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan sebagai seorang Kepala Negara, tentu presiden Jokowi mengetahui perlunya menempuh prosedur yang benar.

" Pemindahan Ibu kota bukan hanya domain eksekutif, melainkan wajib melibatkan legislatif. Karena harus ditetapkan melalui UU, bukan hanya ucapan Presiden," tuturnya.

Setidaknya, kata Mardani, silahkan mengirimkan naskah akademis sampai landasan yuridis dan ekonomi lainnya untuk  sama dibahas. Semua bisa didiskusikan dengan berbasis argumentasi ilmiah dan pertimbangan kepentingan nasional di dalamnya.

Mardani mengatakan Ibukota Negara itu milik negara, dan kedaulatan negara berada di tangan rakyat (UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2), bukan hanya di Presiden. Ide pemindahan ibukota ini berdampak pada kedaulatan, karena itu harus dibahas serius dengan rakyat dan DPR sebagai wakil rakyat.

"Konstitusi kita juga mengamanatkan agar pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UUD 1945 Pasal 23 Ayat 1)," katanya. 

"Pemindahan Ibukota ini melibatkan anggaran yang besar (Rp. 466 Trilyun). Harus dipastikan apakah dana sebesar itu berdampak pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau tidak di tengah situasi ekonomi bangsa yang sedang sulit."

Mardani pun menambahkan semuanya harus dibahas terbuka, serius, dan komprehensif bersama DPR. Jika pembahasan memutuskan dapat membawa manfaat besar bagi kemakmuran rakyat, kita siap menerima. Tapi jika hasil penilaian membawa banyak dampak mudharat, tentu kita akan tolak.(*)