YLKI: Pemblokiran Internet Harus dilakukan dengan Indikator dan Parameter Terukur, Jelas dan Transparan

hariansuara.com, Jakarta - Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, mengatakan pemblokiran internet di Papua oleh Kementerian Kominfo, dengan segala plus minusnya bisa dimengerti. Terutama jika dimensinya adalah situasi terkini di Papua Barat.  

Namun Pemerintah seperti melempar handuk terkait dampaknya, khususnya dari potensi pelanggaran hak hak konsumen, yang telah membeli paket internet dari operator. Paket internet yang telah dibeli tak bisa digunakan secara optimal. 

"Seharusnya pemerintah bertanggungjawab terhadap hal ini. Saat ini banyak keluhan dan pengaduan konsumen terkait hal itu. Banyak konsumen menuntut ganti rugi dan melakukan aksi demontrasi ke operator untuk menuntut ganti rugi,"tuturnya di Jakarta, Selasa, (27/8/2019).

 Tuntutan masyarakat sebagai konsumen adalah benar, sesuai haknya. Namun harusnya tuntutan itu ditujukan kepada pemerintah, Kementerian Kominfo, bukan kepada operator. YLKI mendesak agar pemblokiran itu dilakukan dengan indikator dan parameter yang terukur, jelas dan transparan. (*)