Lokasi Pasca Bencana di Garut Direkomendasikan untuk Ruang Publik

Jakarta - Pemerintah daerah Garut masih melakukan kajian terkait kelayakan lokasi pasca bencana banjir bandang dan longsor di Garut, Jawa Barat. Diharapkan lokasi pasca bencana dijadikan ruang publik seperti taman terbuka.

Hal ini menjadi rekomendasi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem‎ Rampangilei saat berdiskusi dengan Bupati Garut Rudi Gunawan, Semalam.

"Jangan digunakan untuk permukiman karena daerah yang bekas diterjang banjir bandang daerah bahaya tinggi dari banjir," kata Willem dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/9‎/2016).

‎Willem menjelaskan saat kolonial Belanda pada 1921, daerah Garut juga pernah terendam banjir besar. Daerah bantaran sungai atau sempadan sungai merupakan area kekuasaan sungai yang suatu saat pasti banjir.

"Untuk itu peruntukannya non-permukiman agar saat banjir tidak menimbulkan korban jiwa," ujarnya.

Namun, diakui Willem ada permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah Garut. Persoalan ketersediaan lokasi yang aman untuk merelokasi warga.

 Apalagi korban banjir bandang banyak yang kehilangan tempat tinggal dan ditampung sementara di rumah susun.

Diharapkan juga bila dalam mengungsi, agar tak menggunakan tenda sebagai tempat pengungsian.

“Tidak menggunakan tenda sebagai tempat pengungsian dalam jangka panjang,” tambah Willem.

Berdasarkan data pos komando, data korban banjir Bandang yang meninggal berjumlah 34 jiwa dan hilang 19 jiwa. Pengungsi berjumlah 1.326 jiwa. Jumlah pengungsi fluktuatif karena pengungsi ada yang pulang ke rumah namun juga kembali ke pengungsian. Pendataan masih dilakukan petugas.

Rumah warga yang terdampak berjumlah 2.511 unit, dengan rincian 858 rumah rusak berat, 207 rusak sedang, dan 1.446 rusak ringan. Pendataan dan verifikasi masih dilakukan. (*)