YLKI: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Harus Ada Reformasi Pelayanan 

hariansuara.com, Jakarta - Pemerintah via Menteri Keuangan (Menkeu) mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan secara signifikan, lebih dari 100 persen. Jika dilihat dengan besaran iuran yang berlaku sekarang ini, memang masih jauh dibawah biaya pokok (cost structure).

Dengan demikian usulan Menkeu untuk menaikkan iuran BPJSKes adalah hal yang rasional. Hanya, pertanyaannya, apakah kenaikan itu harus dibebankan ke konsumen, ataukah ada potensi skema lain untuk menekan tingginya defisit finansial BPJSKes. Artinya, tidak serta merta kenaikan iuran itu menjadi solusi tunggal untuk dibebankan ke konsumen. 

"Pemerintah bisa saja melakukan relokasi subsidi energi dan atau menaikkan cukai rokok. Sebagian dari subsidi energi yang masih mencapai Rp 157 triliun sebagian bisa direlokasi menjadi subsidi BPJSKes. Atau yang urgen adalah menaikkan cukai rokok secara signifikan, dan persentase kenaikan cukai rokok itu sebagiannya langsung dialokasikan untuk memasok subsidi ke BPJSKes. Skema seperti ini selain tidak membebani konsumen BPJSKes, juga sebagai upaya preventif promotif, sehingga sangat sejalan dengan filosofi BPJSKes. Selain itu pemerintah bisa menambah suntikan subsidi di BPJSKes, sebab kalau untuk subsidi energi saja pemerintah mau menambah, kenapa untuk subsidi BPJSKes tidak mau? Padahal tanggung jawab terhadap keberlangsungan JKN adalah tanggung jawab pemerintah," tutur Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (29/8/2019).

Namun, tambah Tulus,  jika pemerintah tetap ngotot akan menaikkan iuran BPJSKes, maka YLKI mendesak pemerintah dan managemen mendesak melakukan reformasi total terhadap pengelolaan BPJSKes, yaitu menghilangkan kelas layanan, iuran bpjs berkeadilan, yg mampu bayar lebih tinggi .

Daftar peserta BPJSKes kategori PBI harus diverifikasi ulang, dan agar lebih transparan dan akuntabel nama penerima PBI harus bisa diakses oleh publik.

Managemen BPJSKes harus membereskan tunggakan iuran dari kategori mandiri/pekerja bukan penerima upah, yang mencapai 54 persen. Fenomena tunggakan ini jika dibiarkan akan menjadi benalu bagi finansial BPJSKes. Di sisi yang lain, kenaikan iuran untuk kategori peserta mandiri juga akan memicu tunggakan dari peserta mandiri akan semakin tinggi.

YLKI juga mengusulkan untuk menjadi mitra faskes tingkat pertama, seperti puskesmas dan klinik, juga harus dilakukan verifikasi, khususnys terkait ketersediaan dan jumlah dokter yang ada:

Dan terkait usulan besaran kenaikan tarif YLKI memberikan toleransi dengan formulasi besaran, sbb: untuk kategori peserta PBI kenaikannya pada kisaran Rp 30.000-Rp 40.000. Sedangkan untuk peserta non PBI,  usulan tarif rata-rata Rp 60.000. 

Dengan demikian, YLKI mendorong pemerintah untuk memprioritaskan skenario yang lain, seperti merelokasi subsidi energi dan atau menaikkan cukai rokok untuk menambal defisit finansial BPJSKes, dan tidak perlu menaikkan tarif. Kenaikan tarif adalah skenario terakhir. Atau setidaknya pemerintah melakukan kombinasi keduanya.(*)