Pindah Ibu Kota, Pemerintah Harus Perhatikan Banyak Aspek

hariansuara.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan rencana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta. Menurut Presiden, ibu kota baru negara Indonesia akan berada di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Sebagian Kabupaten Kutai Kartanagara.

Pemilihan lokasi di Kalimantan Timur itu didasari beberapa pertimbangan, yaitu: 1. Resiko bencana minimal (baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor; 2. Lokasi strategis (berada di tengah-tengah Indonesia), 3. Bedekatan dengan wilayah perkotaan  yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda). 5. Sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar.

Baca juga: Soal Pemindahan Ibu Kota, Fadli Zon Usulkan Bentuk Pansus

Menanggapi hal ini,  Ferry Soraya, Wakil Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), mengatakan pemindahan ibu kota ok-ok saja jika dilakukan. Pasalnya, pindahnya ibu kota negara adalah hal biasa yang dilakukan oleh negara lain.

Hanya saja, menurut mantan artis  1970-an dan 1980-an, pemerintah  jangan asal pindah ibu kota saja karena harus memperhatikan banyak aspek seperti aspek infrastruktur, keuangan, dan yang lainnya. 

"Patut diperhatikan juga jangan dengan pindahnya ibukota ini hanya akan menambah utang saja, sebab selama ini yang susah adalah masyarakat," katanya beberapa waktu lalu di Jakarta.

Baca juga: KLHK Akan Siapkan Tim Lakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Calon Ibu Kota Baru

Dengan pindahnya ibu kota ke Kalimantan, paling tidak ekonomi Indonesia jadi terpecah fokusnya yang tadi terpusat di Jakarta, nanti setelah pindah akan beralih ke Kalimantan dan wilayah lainnya.

"Jikalau ingin dibangun ibu kota ciptakan menjadi sebuah kota yang memang sudah diperhitungkan semuanya," pungkasnya.(*)