hariansuara.com, Jakarta - Dalam rangka monitoring pelayanan publik terhadap pengungsi Nduga di Wamena akibat kekerasan awal Desember 2018 di Kabupaten Nduga, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Suaedy melakukan kunjungan ke Jayawijaya.
Di Wamena, Suaedy dan Tim Ombudsman bukan hanya menemui pengungsi melainkan juga Pemerintah Daerah Jayawijaya dan Nduga, serta TNI dan Polri. Di Wamena sedikitnya terdapat 40 titik pengungsian. Pada umumnya pengungsi tinggal bersama (serumah) dengan warga asal Kabupaten Nduga yang berada di Wamena. Ada ratusan anak usia sekolah TK hingga SMA yang ikut mengungsi.
Sejak bulan Maret 2019, telah dibangun sekolah darurat dengan maksud mempersiapkan anak-anak menghadapi ujian. Sekolah darurat difasilitasi oleh relawan kemanusiaan bersama para pendeta, pastur serta dari pihak gereja. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah mempersiapkan fasilitas untuk proses belajar mengajar, namun belum digunakan, karena masih menunggu koordinasi dari pemerintah kabupaten Nduga.
Dalam siaran persnya, Jumat, (30/8/2019), Ombudsman menyayangkan kondisi pelayanan publik dasar di Kab. Nduga. Sejak peristiwa Desember 2018 hingga saat ini (terhitung 8 bulan) pelayanan publik tidak terselenggara dengan baik, karena penyelenggara layanan mengungsi ke Wamena, Jayapura. Sejak bulan Oktober 2018, petugas kesehatan dan para guru telah mengungsi lebih dulu, dan sebagian besar berada di Wamena, kemudian diikuti oleh warga Nduga dari setiap distrik.
Dari informasi yang diterima Ombudsman, di Wamena setidaknya terdapat 5000 lebih pengungsi dan secara keseluruhan diperkirakan terdapat 45.000 pengungsi tersebar di kabupaten sekitar Nduga. Pengungsi berasal dari 16 distrik, dan 35.000 pengungsi dari 11 distrik yang terparah kondisi pelayanannya ada di Kabupaten Nduga. Terdapat 8 distrik diantaranya yang sama sekali tidak terdapat penduduk karena telah mengungsi antara lain Distrik Yigi, Nirkuri, Inikgal, Kagayem, Mapnduma ,Yal, Mam dan Mugi.
Pemerintah Kabupaten Nduga telah meminta pengungsi untuk kembali ke ibukota Kabupaten (Kenyam), terutama untuk anak usia sekolah. Hingga saat ini pengungsi belum bersedia untuk kembali, karena belum tersedia fasilitas pelayanan dasar yang memadai (perumahan, jaringan listrik, pendidikan dan kesehatan) yang disediakan pemerintah, termasuk juga rasa aman untuk beribadah, kembali berkebun dan menjalani hidup sebagaimana sediakala. Selain itu, Pemerintah harus menyediakan pendamping psikologis atau fasilitasitraumahealing khususnya untuk anak-anak usia sekolah maupun masyarakat secara umum.
Ombudsman memandang bahwa kunci penyelesaian permasalahan Nduga adalah menyelesaikan permasalahan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, listrik, perumahan yang layak dan layanantrauma healing. Pelayanan tersebut wajib disediakan oleh pemerintah kabupaten sebelum proses pemulangan pengungsi.
Pemerintah Kabupaten Nduga, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat harus merencanakan dan mempunyai target berupa tahapan-tahapan untuk mengembalikan pengungsi ke Kabupaten Nduga sebagai wilayah pemerintahan sipil dengan langkah konkrit baik melalui jangka pendek, menengah dan panjang.(*)
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU