Hari Pelanggan Nasional, YLKI: Belajarlah Pada Kebijakan Kompensasi Sektor Ketenagalistrikan

hariansuara.com, Jakarta - Hari ini, Rabu, 04 September 2019 adalah Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas), yang dicanangkan sejak 2003. Dalam rangka Harpelnas, para pelaku usaha/produsen baik swasta dan atau BUMN berlomba untuk memberikan apresiasi pada pelanggannya/konsumennya. 

YLKI memberikan apresiasi atas aksi para pelaku usaha untuk hadir lebih caring pada pelanggannya. Namun aksi caring to customer sebaiknya bukan hanya aksi seremonial saja, dalam rangka Harpelnas, tetapi terjawantahkan pada aksi yang lebih substansial, yakni memberikan kompensasi atas kepada pelanggan/konsumen, manakala pelaku usaha tidak mampu/gagal memberikan pelayanan yang dijanjikan. 

"Pemberian kompensasi di sektor ketenagalistrikan adalah contoh konkrit yang sangat positif. Saat listrik di Jabodetabek padam total (black out) pada 04/08/19 yang lalu, PT PLN diwajibkan memberikan kompensasi pada pelanggannya, sebesar 20-35 persen dari abonemen dan atau pemakaian minimal. Kewajiban memberikan kompensasi ini sebagai wujud caring pada konsumen manakala PT PLN sebagai penyedia ketenagalistrikan tidak mampu/gagal memenuhi janjinya terkait Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), sebagaimana mandat Permen ESDM No. 27/2017," tutur Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, Rabu, (4/9/2019).

Oleh karena itu, dalam rangka Harpelnas 2019 YLKI meminta para pelaku usaha untuk membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana SPM/TMP di sektor ketenagalistrikan. Agar SPM/TMP dimaksud dicanangkan secara terbuka sebagai bentuk "janji" atau "kontrak pelayanan" pada pelanggannya. Jika pelaku usaha tidak mampu memenuhi janji SPM/TMP-nya, maka pelaku usaha harus berani memberikan kompensasi kepada pelanggannya, dengan formulasi yang fair, transparan dan terukur. TMP/SMP berikut kompensasinya harus diendors oleh pemerintah berupa regulasi teknis, misalnya Peraturan Menteri, atau bahkan peraturan pemerintah.(*)