hariansuara.com, Jakarta - Terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi hingga hari ini, Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 12 lembaga swadaya masyarakat mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.
Koalisi masyarakat sipil ini terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Greenpeace, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Solidaritas Perempuan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan lainnya.
Surat terbuka itu memuat beberapa tuntutan diantaranya melakukan tindakan tanggap darurat yang optimal dengan menurunkan tenaga medis dan memastikan semua layanan kesehatan bagi warga yang terdampak kabut asap hingga ke pelosok-pelosok. Membangun sistem respon cepat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, termasuk evakuasi masyarakat, terutama perempuan, anak-anak, dan lansia ke lokasi aman.
Tuntutan lainnya adalah melakukan review izin, audit lingkungan, serta pencabutan izin konsesi pada korporasi yang lahannya terbakar atau ditemukan titik api. Membangun sistem respon cepat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, termasuk evakuasi masyarakat, terutama perempuan, anak-anak, dan lansia ke lokasi aman, dan tuntutan lainnya. (*)
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU