Ribuan Petani Akan Demo Peringati Hari Tani Nasional 2019

hariansuara.com, Jakarta - Dalam momentum Peringatan Hari Tani Nasional 2019 (HTN 2019), yang akan jatuh pada Selasa, (24/9/2019),  76 organisasi masyarakat masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), terdiri dari organisasi petani, organisasi masyarakat adat, organisasi nelayan, organisasi buruh, organisasi perempuan, dan NGO akan melakukan aksi yang dipusatkan di Jakarta dan di berbagai provinsi serta kabupaten.

Dewi Kartika, Koordinator Umum HTN 2019, mengatakan Ribuan massa petani dari Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan perwakilan petani dari Bali, Jambi, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan akan melakukan aksi peringatan HTN 2019 di Jakarta. Petani akan menyampaikan aspirasinya, sekaligus menagih janji pemerintah di dua titik, yakni Istana Negara dan Gedung MPR-DPR RI.

"Selain puncak peringatan HTN di Jakarta, puluhan ribu petani bersama organisasi taninya dan jaringan masyarakat sipil lainnya juga akan memperingati HTN pada 23-24 September 2019. KNPA akan melakukan peringatan HTN 2019 di sejumlah daerah, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawaesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah," kata Dewi dalam siaran pers Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), kemarin.

Setidaknya ada 5 masalah pokok petani hari ini, yang akan disampaikan dan digugat kepada Pemerintah (dalam hal ini Presiden RI) dan DPR RI (dalam hal ini Ketua MPR dan DPR RI): (1) Macetnya pelaksanaan reforma agraria yang telah dimandatkan Konstitusi, TAP MPR No. IX/2001, UUPA 1960, termasuk Evaluasi Satu Tahun Perpres Reforma Agraria; (2) Pengabaikan penyelesaikan konflik agraria struktural di semua sektor; (3) Perampasan tanah, penggusuran serta kriminalisasi yang masih dialami petani; (4) RUU Pertanahan yang berwatak liberal, sehingga tidak berpihak kepada petani, bahkan membahayakan petani dan rakyat kecil lainnya, termasuk masalah RUU dan revisi UU lainnya yang anti rakyat; (5) Kebijakan ekonomi, pertanian dan peraturan hukum yang pro-korporasi dan menyengsarakan rakyat.(*)