KontraS: Pendekatan Keamanan Hanya Menambah Masalah di Papua

hariansuara.com, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam tindakan pembubaran demonstrasi pelajar dan warga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Senin (23/9/2019) yang menimbulkan korban jiwa atas nama penggunaan kekuatan yang berlebihan, baik yang dilakukan oleh Brimob maupun TNI, serta pihak lain yang represif terhadap masyarakat Papua.

Kontras dalam siaran persnya, Selasa, (24/9/2019) menilai dalam menangani permasalahan di Papua belakangan ini, negara nampak kikuk dalam mengambil langkah konkret. Pendekatan keamanan dan pembatasan akses informasi yang dilakukan beberapa waktu lalu pada sejumlah daerah di Papua nyatanya tidak menjawab persoalan. Peristiwa yang terjadi di Wamena menjadi ironis ketika mengingat ucapan Presiden Joko Widodo untuk saling memaafkan yang kemudian melanjutkannya dengan menambah pasukan Brimob dan TNI di Papua. Kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa terus terjadi.

Penyelesaian persoalan di Papua akan semakin jauh dari solusi dan gagal apabila pendekatan yang dilakukan justru menyebabkan jatuhnya korban terus menerus, penangkapan dan penahanan yang massif terhadap aktivis Papua terus dilakukan dan akses informasi dibatasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, KontraS mendesak beberapa hal, di antaranya:

Pertama, Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pendekatan keamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri. KontraS mendesak untuk segera menarik mundur aparat bersenjata yang berada di Tanah Papua.

Kedua, Polri harus memastikan untuk melakukan tugasnya dengan tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan, tidak menggunakan diskresi secara serampangan dgn tidak menggunakan hukum untuk melakukan penangkapan dan penahahan yang berujung pada kriminalisasi bagi aktivis Papua dan Orang Asli Papua

Ketiga, Kemenkominfo untuk segera membuka akses informasi di Wamena. Perihal pembatasan akses informasi tidak sama sekali menjawab persoalan yang terjadi di Papua atas alasan apapun. Informasi yang publik terima hanya sepihak dari negara, sementara besar kemungkinan ada informasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi namun tidak mendapat pemberitaan dari media.

Keempat, Buka segera dialog yang setara, terbuka dengan semua pihak.  Semua itu dilakukan agar solusi penyelesaian Papua tetap dalam koridor demokrasi dan hak asasi manusia, sekaligus mencegah meluasnya kekerasan dan jatuhnya korban dari pihak manapun.

Kelima, Polri juga harus harus membebaskan semua tahanan politik Papua yang saat ini telah dijadikan tersangka.(*)