Anggota DPR: Hambat Kinerja Dokter, Pemerintah Harus Hentikan Program DLP

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Adang Sudrajat menyarankan agar pemerintah menghentikan program Dokter Layanan Primer (DLP).  Salah satu alasannya karena banyak masukan dari rekan dokter baik secara personal maupun organisasi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Saya mendapat masukan dari kawan-kawan dokter di seluruh Indonesia baik secara personal maupun kelembagaan seperti IDI agar program DLP ini secepatnya dihentikan,” kata Adang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/9/2016).

Adang menjelaskan bahwa pendidikan kedokteran memiliki masa waktu panjang di Indonesia. Seorang yang ingin menjadi dokter, harus menempuh pendidikan sarjana kedokteran minimal 4 tahun.

Kemudian, setelah itu harus menjalani masa koasisten selama 2 tahun. Setelah lulus koasisten, dilanjutkan menjalani uji kompetensi selama 1 tahun. Terakhir, seorang tersebut harus menjalani 1 interensif dan baru setelah itu dapat menjalankan pekerjaan profesi praktek kedokteran.

“Program DLP selama 3 tahun, akan menambah semakin lamanya proses pendidikan seorang dokter. Penambahan DLP 3 tahun masa pendidikan berakibat lambatnya dokter baru memasuki dunia kerja dan terganggunya kinerja serta masa kerja dokter senior,” jelas alumni fakultas kedokteran Unpad tersebut.

Adang menambahkan, meskipun bertambahnya masa pendidikan, hal itu tak membuat daya saing dokter di Indonesia bertambah. “Karena DLP tetap saja dokter umum”,  sebutnya.

Selain itu, Program DLP, lanjut Adang, akan memboroskan anggaran negara yang begitu besar. Pasalnya, untuk satu orang DLP dibutuhkan biaya sebesar Rp 300 juta. Maka, untuk menghasilkan 1000 orang DLP, pemerintah harus mengeluarkan anggaran sebesar 300 milyar.

Adang juga menilai program DLP tidak akan mampu memerbaiki pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Meskipun sudah ditingkatkan kemampuan FTKP tersebut.

Maka, apabila perhitungan sistem kapitasi tetap dipertahankan di FKTP,  maka dokter DLP pun tetap akan memilih merujuk pasiennya daripada jadi pengurang pendapatan klinik. Hal ini mengakibatkan adanya tujuan untuk menurunkan besarnya klaim tagihan dari rumah sakit ke BPJS, tidak akan tercapai sehingga  pemborosan biaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap terjadi.

“DLP berpotensi memancing terjadinya konflik horizontal antara dokter umum non DLP dan dokter umum DLP. Sebab pada akhirnya dokter umum akan terbagi menjadi 2 kasta atau 2 golongan dengan hak dan keistimewaan yang berbeda,” ujar legislator PKS dari Daerah Jawa Barat II ini.

Dengan adanya program DLP ini, telah terjadi konflik antara IDI, Kemenkes, serta Kemenristekdikti. Bahkan, menurut Adang hal ini menjadi sebuah kemunduran regulasi kesehatan secara nasional.

“Agar tidak terjadi semakin buruknya regulasi kesehatan nasional, maka saya meminta pihak terkait untuk saling menahan diri, sambil mencari solusi yang lebih rasional dan realistis,” jelasnya. (*)