Komnas Perempuan: Negara Harus Menjamin Perlindungan dan Rasa Aman Bagi Warga Papua

hariansuara.com, Jakarta - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) turut berdukacita yang mendalam atas meninggalnya puluhan korban jiwa akibat kerusuhan yang terjadi tanggal 23 September 2019 dan kerusuhan di Jayapura. Bagi korban yang mengalami luka-luka, semoga cepat tertangani.

"Situasi Papua yang sarat dengan kekerasan dan diskriminasi serta kerusuhan terus berulang selama hampir 5 (lima) dekade, sebagaimana penyikapan publik Komnas Perempuan sebelumnya dimana pemerintah mencoba melakukan sejumlah hal untuk membangun Papua, tetapi belum menyentuh akar persoalan secara tuntas. Penegakan hukum dan pemberian sanksi yang memberikan efek jera bagi pelaku berbagai konteks pelanggaran HAM sangat minim, pemulihan yang belum komprehensif bagi semua korban dan keluarga korban, khususnya korban pelanggaran HAM nyaris tak tersentuh," kata Komisioner Komnas Perempuan Saur Tumiur Situmorang, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (26/9/2019).

Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut, maka Komnas Perempuan bersikap Pemerintah Daerah di Papua dan Papua Barat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial agar segera menangani dan memulihkan semua korban kerusuhan di Wamena, Jayapura, Manokwari dan semua daerah terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua Barat, termasuk penanganan dan pemulihan yang komprehensif bagi Pengungsi warga Nduga yang ada di Wamena;

"Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, (Kemenko PMK RI) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) beserta kementerian/lembaga terkait dijajarannya agar segera berkoordinasi mengambil langkah yang sinergis dan strategis untuk penanganan dan penyelesaian kasus dampak berbagai kerusuhan di Papua dan Papua Barat dengan mengedepankan prinsip-prinsip afirmasi, tanggung jawab Negara, perlindungan HAM dan menghindari terjadinya kekerasan/kerusuhan berulang, serta kemungkinan terjadinya tindakan anarkisme," tuturnya.

Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menindak tegas semua pelaku sipil maupun aparat keamanan, mengupayakan penanganan kerusuhan dan dampak kasus yang dapat terjadi selanjutnya dengan mengedepankan proses hukum yang adil dan bermartabat. Juga mencegah terjadinya konflik/kerusuhan berulang atau meluas, serta jaminan keamanan bagi semua warga dengan menghindari tindakan represif, mengedepankan dialog.

Selain itu juga mendengarkan suara masyarakat pengungsi Nduga, karena masih trauma, mereka menginginkan penarikan pasukan keamanan, untuk menghindari konflik bersenjata, agar mereka dapat kembali ke Nduga dan kehidupan sebelumnya;

Pimpinan Gereja-gereja dan tokoh agama lainnya serta tokoh lembaga adat agar turut memberikan perhatian pada penanganan korban kerusuhan dan pengungsi Nduga, serta dalam menciptakan situasi damai di Tanah Papua. Terakhir, semua pihak agar menahan diri, kritis dan tidak menyampaikan informasi bohong (hoax), serta menghindari tindakan-tindakan yang provokatif.(*)