
hariansuara.com, Jakarta - Pada Jumat (27/9/2019), Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan dari salah satu pengacara public YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) terkait sejumlah anak SMA/SMK yang ikut dalam aksi demo pelajar pada kamis 25 September 2019 teracam di keluarkan dari sekolah, meski sang murid hanya ikut-ikutan aksi karena ajakan di media social.
Dari ratusan anak yang mengikuti aksi demo tersebut, sebagian besar berasal dari DKI Jakarta (Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat); Jawa Barat (Bekasi, Depok dan Bogor); serta Banten (kota Tangerang Selatan, kota Tangerang dan kabupaten Tangerang). Artinya masih wilayah sekitar Jakarta atau Jabodetabek.
Dari ketiga Provinsi tersebut, baru Kepala Dinas Pendidikan provinsi DKI Jakarta yang sudah menyatakan dengan tegas tidak akan memberikan sanksi siswa peserta aksi demo dengan mengeluarkan dari sekolah, atas nama kepentingan terbaik bagi anak.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan memproses anak-anak yang tersebut dengan melibatkan para orangtua. Karena Disdik DKI Jakarta menyadari bahwa pengawasan terhadap anak-anak tidak hanya dilakukan pihak sekolah, tapi yang utama justru orangtua siswa.
Ketua KPAI Susanto, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (27/9/2019), mengatakan Khusus Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yang anak-anaknya merupakan bagian dari massa aksi 25 September 2019, KPAI mendorong ketiga Kadisdik mengeluarkan edaran kepada para kepala sekolah yang anaknya menjadi peserta aksi untuk wajib di penuhi hak atas pendidikannya.
"Jangan mengeluarkan siswa karena jadi peserta aksi demo, karena anak-anak tersebut sebagian besar hanya ikut-ikutan," katanya.
KPAI akan memastikan, anak-anak tersebut tetap dijamin keberlanjutan hak atas pendidikannya. Anak adalah manusia yang belum dewasa, oleh karena itu ketika anak melakukan kesalahan, maka harus diberi kesempatan memperbaiki diri karena masa depannya masih panjang.
Dan dalam waktu dekat, akan dijadwalkan oleh bidang kesiswaan Disdik Prov. DKI Jakarta untuk mengundang para siswa tersebut beserta orangtuanya untuk menyamakan persepsi pola pengawasan dan pengasuhan anak-anak tersebut nantinya sehingga tidak mudah terprovokasi mengikuti ajakan-ajakan pihak manapun, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, yang berpotensi membahayakan keselamatan anak.(*)
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU