Salah Satu Cara Memadamkan Kebakaran di Masa Depan

hariansuara.com, Jakarta -  Agenda UN Climate Summit 21-23 September 2019 di New York dengan tema penurunan emisi global demi memperlambat pemanasan bumi memiliki relevansi penting bagi Indonesia saat ini, khususnya terkait bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, yang pada tahun 2019 menyebabkan kerugian besar.

Pada sisi kerugian ekonomi, sebagai contoh di wilayah Riau telah mendekati angka 50 Triliun Rupiah per September 2019. Secara tidak langsung, karhutla juga memberikan dampak signifikan dalam pelaksanaan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya pada sisi perencanaan dan pelaksanaan program yang memiliki relevansi dengan aspek pembiayaan. Melihat hubungan antara karhutla dan pembiayaan pembangunan, penting kiranya untuk memasukkan aspek recovery baik lingkungan, sosial dan ekonomi.

Joko Tri Haryanto dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola dalam proses pemulihan karhutla. Menurutnya, penyebab berbagai permasalahan karhutla muaranya satu: tata kelola yang tidak benar. Penambahan jumlah dana tidak akan bisa memperbaiki situasi jika tata kelola tidak diperbaiki. 

"Daerah juga perlu mencermati penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Reboisasi (DR) yang menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 230 yang direvisi menjadi PMK 7 2019, dapat digunakan untuk beberapa hal, termasuk pencegahan dan penanggulangan karhutla. Untuk implementasi penggunaan DBH RH di daerah, meminta bantuan rekan-rekan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk melakukan advokasi kepada pemerintah daerah," tuturnya di Jakarta, Jumat, (27/9/2019).

Sementara itu Salbiyah Mushanif peneliti Gender Budgeting dari Catholic Relief Services menyatakan bahwa penerima dampak perubahan iklim pertama dirasakan oleh perempuan dan anak-anak. Karhutla tidak hanya merugikan perekonomian, terlebih lagi mengancam kehidupan manusia di sekitarnya. Untuk itu, Salbiyah menekankan bahwa manusia harus menjadi pusat dalam pengelolaan bencana dan proses pembangunan. Dalam konteks penganggaran responsif gender (PRG), penting untuk memasukkan pertimbangan gender mulai dari proses perencanaan dan penganggaran

Sementara terkait data, sulit sekali menemukan data terpilah korban bencana, termasuk korban Karhutla. Terakhir Salbiyah menjelaskan tentang UU 60 2014 tentang Pemerintahan Desa, bahwa masyarakat, termasuk perempuan harus terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat desa, yang nantinya bisa digunakan sebagai dana tanggap bencana melalui program non infrastruktur.

Wahyu Perdana dari Walhi mengatakan tentang mendesaknya pengalokasian biaya untuk emergency response. Kondisi Karhutla September 2019 walaupun secara cakupan luas wilayah lebih kecil dari Karhutla tahun 2015, namun dampak kerugiannya sudah mendekati Karhutla 2019. Wahyu juga menekankan pentingnya keterbukaan data, termasuk data beneficial ownership dan data terpilah korban untuk menentukan ketepatan penanggulangan kebakaran hutan. 

Terakhir Wahyu juga menekankan bahwa melihat konteks penanggulangan dan pemulihan Karhutla, tidak bisa dilepaskan dari akar masalah., bahwa pelibatan multipihak dalam konteks pengambilan keputusan juga menjadi prasyarat utama dalam proses pembangunan. 

Sementara itu, Bona Tua dari INFID mengatakan pentingnya kejelasan pembiayaan pelaksanaan Agenda Pembangunan Berkelanjutan/SDGs sebagai bagian dari proses tata kelola. Pemerintah dapat memulai alokasi anggaran bagi inisiatif/inovasi terobosan yang berasal dari kelompok warga dan organisasi non pemerintah (SDGs Support Facility) yang diawali dengan pengaturan prosedur permohonan hibah dan penyusunan panduan tentang keberlanjutan dan tanggung–jawab sosial, pengadaan barang dan jasa. Hal ini tentunya juga diharapkan dilakukan pada agenda pemulihan daerah pasca karhutla sebagai bagian dari agenda pelaksanaan dan pencapaian SDGs nasional dan daerah.(*)