IAEA Minta Indonesia Siagakan Nuklir Nasional Bila Darurat

Jakarta - International Atomic Energy Agency (IAEA) menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi dengan penyediaan nuklir nasional yang handal bila kondisi mendesak.

Tim Eprev Mission menganalisis, mengidentifikasi berbagai hal terkait dengan kesiapan pemerintah Indonesia. Sebagaimana upaya pembangunan dan pengoperasian Sistem Kesiapsiagaan Nuklir Nasional tidak bisa dipandang sebelah mata.  

“Ada action plan setelah rekomendasi IAEA. Pemerintah Indonesia bisa melalui Bapeten atau Batan (Badan Tenaga Atom Nasional) bersama-sama menetapkan prioritas untuk action plan. Ada lembaga yang bertanggung-jawab langsung untuk realisasi system kesiap-siagaan kedaduratan nuklir nasional,” kata Ketua delegasi Emergency Preparedness Review (Eprev) IAEA Toshimitsu Homma, di Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Oleh karena selain keselamatan masyarakat di negara dimana pengoperasian nuklir, masyarakat di negara tetangga tetap kena imbas. Belajar dari pengalaman dari bencana nuklir di Fukushima pada tahun 2011 yang lalu.

Seperti digambarkan bahwa bencana radiasi nuklir menimpa Chernobyl pada tahun 1986 juga serupa tapi tak sama dengan bencana Fukushima. Respons terhadap segala kejadian kedaruratan yang melibatkan zat radioaktif dan/atau nuklir harus mendapat prioritas.

Selain itu, tim Eprev juga menyarankan pada pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membuat skala prioritas dalam penanggulangan berbagai jenis bencana.

“BNPB bisa membuat skala prioritas. Kami tahu, bahwa BNPB juga tanggulangi berbagai jenis bencana termasuk banjir, longsor dan lain sebagainya. Pengelolaan dana bisa dengan berbagai mekanisme termasuk yang siap pakai. Tetapi semuanya harus berdasarkan prioritas. Bencana apa yang selama ini masih kurang mendapat perhatian terkait dengan keselamatan dan keamanan masyarakat luas,” tutur Toshimitsu.

Sementara itu, Rodrigo menjelaskan, bahwa IAEA memberi pantuan teknis terkait dengan peningkatan system kesiapsiagaan. Selama ini, IAEA mengirim para ahlinya ke berbagai negara anggotanya. Tim Eprev Mission juga me-review 25 satuan modul self-assessment. Modul sudah disiapkan sejak tahun 2015.

Tim Eprev melakukan kunjungan ke berbagai instansi antara lain Detasemen Kimia BIologi Radiasi (KBR) Satuan Gegana Brimob Mabes Polri, Fasilitas Nuklir di Serpong Tangerang Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, RS Siloam, RS Kanker Dharmais, RS Fatmawati dan PT Relion Cikarang.

“Kami bersimpati dari keseriusan pihak-pihak terkait dengan penggunaan nuklir, radioaktif. Simpati termasuk terhadap Bapeten yang intens terus meningkatkan kesiapsiagaan kedaruratan nuklir nasional,” ungkap Rodrigo.

Hasil Eprev Mission sangat penting untuk mengukur dan menilai kesiapan infrastruktur kesiapsiagaan. Selain itu, infrastruktur yanbg mampu meningkatkan tanggap darurat nuklir yang sesuai dengan standard IAEA.

Efektivitas koordinasi, sinergi dan prakarsa telah dibangun bersama para stakeholders. Kunjungan Eprev juga secara simultan meningkatkan kerangka yang sudah ada yakni Indonesia Center of Excellence on Nuclear Security and Emergency Preparedness (I-CoNSEP).

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Bapeten Taruniyati Handayani mengatakan, bahwa Tim Eprev punya metode. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) harus membuat daftar persoalan, fasilitas, kemampuan dan lain sebagianya.

“Kami kirim daftar tersebut by email. Kami sudah punya database. Mereka datang dengan metodenya, termasuk audit dokumen,” ujar Taruniyati.

Dalam metode dan dokumennya, IAEA juga menanyakan berbagai hal terkait dengan pengelolaan BNPB. Misalkan ada pemasangan system tanggap darurat, mereka akan menanyakan lokasinya. Bahkan mereka akan cek di lapangan untuk memastikan sampai sejauh mana system bisa bekerja untuk kesiapsiagaan nuklir. 

“Karena IAEA di bawah the United Nations, wajar saja mereka menerapkan SOP (standard operation procedure), metodenya,” pungkasnya. (*) Albi Wahyudi