Pemerintah Harus Tegas Soal Aturan Data Center Perusahaan Asing di Indonesia

Jakarta  -  Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah agar memperkuat industri telematika domestik dengan membuat aturan tegas data center. Hal ini terkait wacana Menkominfo Rudiantara yang berkeinginan melonggarkan kewajiban perusahaan asing untuk tidak membangun data center di Indonesia.

Meski menurutnya, kelonggaran kewajiban itu bisa mendorong Indonesia agar lebih kompetitif di dunia internasional,

“Meskipun demikian, pemerintah harus urungkan niat tersebut. Bahkan, pemerintah mestinya punya sikap yang lebih tegas dalam upaya menguatkan industri telematika di Indonesia,” jelas Sukamta di Jakarta, Sabtu (1/10/2016).

Sukamta menjelaskan beberapa alasan aturan penempatan data center karena market Indonesia sangat kompetitif. Selain itu, banyak sumber daya manusia di dalam negeri yang profesional dan berbiaya murah dibandingkan negara tetangga.

Dengan menempatkan data center di Indonesa, perusahaan digitan akan memiliki keuntungan meningkatkan layanan dari segi kecepatan dan kestabilan.

“”Karena dapat mengurangi hops route. Itu sebabnya sebagian perusahaan data center di Singapura mulai mengalihkan data center-nya ke Indonesia, selain dengan pertimbangan ekonomis juga dianggap aman,” jelas politikus PKS itu.

Kedua, terkait keuntungan secara ekonomi karena penempatan data center di Indonesia akan memberikan kontribusi. Mengacu data Lembaga Riset Telematika Sharing Vision, kebutuhan data center di Indonesia diperkirakan mendekati 150.000 meter persegi (raised floor) dengan nilai bisnis Rp 4 triliun.

Adapun  pengguna internet di Indonesia hingga tahun 2015 mencapai 72 juta orang yang sebagian besar aktif menggunakan media sosial.

“Perlu penerapan dan penegakan aturan dan hukum yang ketat, sehingga Google, Facebook, WhatsApp, Yahoo, YouTube, dan sebagainya, dapat berkontribusi secara ekonomi, karena jelas mereka membuka space iklan. Bandingkan dengan saat kita mengirim SMS dengan operator tanah air saja kena PPN yang masuk ke kas negara,” tambahnya.

Ketiga, terkait dengan keamanan dunia maya (cyber security), keamanan informasi, dan monitoring konten. Menurutnya, apabila Data Center ada di luar negeri, maka berpeluang lebih besar data milik masyarakat Indonesia bisa dicuplik kapan dan di mana pun.

Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 mengenai Transaksi Elektronik pasal 17 Ayat 2  menyebutkan penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia. Pasalnya, kebijakan ini untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.

Sukamta menambahkan pada Tahun 2015 Pengadilan di Eropa  memutuskan perjanjian Safe Harbor tak berlaku. Sehingga, media sosial, seperti  Facebook atau Twitter harus menjaga agar data pelanggan di Eropa tak disalahgunakan dan keluar dari negaranya tanpa izin.

“Saya kira penting pak Menteri menyampaikan data perusahaan asing yang belum memiliki data center di Indonesia dan apa kendalanya. Apakah karena biaya mahal atau birokrasi perijinan yang ribet. Dengan pengguna internet yang tumbuh pesat di Indonesia, saya yakin, perusahaan asing tak akan keberatan memiliki data center di Indonesia,” tuturnya. (*)  Albi Wahyudi/Ikram Ramadhan