DPR: Enam Negara Kepulauan Pasifik Harus Hormati Kedaulatan Indonesia

Jakarta  - Sikap tegas Kementerian Luar Negeri terkait persoalan Papua dan Papua Barat dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York diapresiasi. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) DPR Rofi Munawar. Sikap ini dinilai refleksi kebijakan resmi negara.

Pimpinan negara di Kepulauan Pasifik harus bisa menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Sikap diplomat Indonesia menanggapi pimpinan negara di kepulauan pasifik dalam sidang umum PBB terkait persoalan Papua dan Papua Barat merupakan refleksi kebijakan resmi negara terhadap persoalan HAM di Papua selama ini. Para pimpinan negara tesebut lebih baik melakukan konfirmasi resmi, bukan menuding tanpa fakta dan membangun asumsi berdasar informasi dari pihak ketiga,” kata Rofi dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (1/10/2016).

Seperti diketahui, melalui utusan tetap Indonesia di PBB, Nara Masista Rakhmatia, Indonesia memprotes keras sikap ikut campur enam negara di Kepulauan Pasifik yang menuduh tuduhan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat.

Ada enam negara yang mempersoalkan pelanggaran HAM yaitu Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu. Enam negara ini berdalih prihatin atas kondisi Pelanggaran HAM di Papua, sehingga menyerukan kebebasan agar masyarakat Papua dan Papua Barat dapat menentukan nasibnya sendiri.

“Dengan adanya kejadian ini, DPR meminta agar menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam membangun komunikasi dengan komunitas internasional, khususnya kawasan asia pasifik,” jelas Rofi.

Selain itu, Rofi juga meminta pemerintah membuka ruang diplomasi yang lebih luas dan intensif dengan negara di Kepuluan Pasifik. Salah satunya dengan melakukan kunjungan berkala dan pertukaran informasi yang mampu menerangkan kondisi sebenarnya dari permasalahan Papua dan Papua Barat.

“Negara-negara di gugusan kepulauan Pasifik secara ras dan etnis menganggap satu rumpun dengan saudara-saudara kita di Papua. Kondisi ini seringkali dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggungjawab memunculkan sentimen negatif terhadap berbagai kasus yang terjadi,” tegas Rofi.

Persoalan isu HAM Papua menjadi salah satu jalan bagi kelompok separatis untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Internasional.  Terkait hal ini, sudah seharusnya pemerintahan Jokowi lebih serius memperhatikan papua pada aspek infrastruktur.

Kemudian, diimbangi dengan pembangunan yang berkelanjutan pada aspek non keamanan dan peningkatan kesejahteraan. (*) Albi Wahyudi/Ikram Ramadhan