Mendagri Tito Karnavian Akan Sisir Serapan Anggaran Pemda Seluruh Indonesia

hariansuara.com, Jakarta  - Masalah serapan anggaran oleh pemerintah daerah atau pemda akan menjadi fokus Jenderal (Purn) Pol Tito Karnavian setelah ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Fokus kami jelang akhir tahun ini adalah mengevaluasi dan menyisir serapan anggaran pemda di seluruh Indonesia. Mana yang bagus dan mana yang masih kurang akan didorong, bukan berarti dihamburkan, tetapi didorong agar program yang belum dilaksanakan bisa segera dilakukan,” ungkap Tito di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019), dilansir tribunnews.com.

Menurutnya, hal tersebut memang merupakan kewajiban Kemendagri sebagai pembina pemda agar masyarakat bisa merasakan manfaat anggaran yang diberikan melalui program-program yang sudah dicanangkan pemda.

Tito pun tak akan segan memberikan penilaian bagus bagi pemda dengan serapan anggaran serta pelaksanaan program yang baik serta memberikan penilaian buruk bagi pemda dengan serapan anggaran minim serta program yang tak maksimal dijalankan.

“Ini memang tugas pokok Kemendagri sebagai pembina pemda. Kami juga ingin menciptakan iklim kompetitif di antara pemda, yang serapan anggaran dan eksekusi programnya bagus akan diberi penilaian bagus, tapi yang serapan anggaran minim dan programnya tidak jelas akan dinilai apa adanya, nanti masyarakat yang akan menilai juga,” ujar mantan Kapolri tersebut.

Hal itu, menurut Tito, menjadi bagian dari upaya mengubah pola pikir dan pola kerja pemda menjadi lebih melayani masyarakat. “Kalau anggaran ada tapi programnya tidak bagus kan kasihan masyarakat, berarti perencanaan dan eksekusinya tidak baik. Kami hanya ingin memastikan adanya pembangunan yang lebih baik ke depan, silakan berinovasi, Kemendagri tidak akan intervensi di dalam tapi ada evaluasi,” tuturnya.

Sebelumnya, pada Silaturahmi dan Serah terima jabatan Mendagri dan Kepala BNPP di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/10/2019), kemarin, Tito Karnavian, mengatakan, sebagai Kementerian tertua, Kemendagri menghadapi tantangan yang kian kompleks. 

Dengan adanya sistem Otonomi Daerah, kepala daerah memiliki kewenangan tersendiri dalam mengurus daerahnya, meski tetap dalam pengawasan Kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri.

“Ke depan tantangan kita sangat berat. Kemendagri salah satu kementerian yang disebut dalam konstitusi yang menjadi kementerian tertua dan tidak bisa diubah, di era demokrasi saat ini dengan adanya Otonomi Daerah semakin menjadi kompleks. Beda menjadi Mendagri di era Otonomi Daerah, para kepala daerah tidak ditunjuk oleh pusat, tapi melalui Pilkada yang dipilih oleh rakyat sehingga tidak mungkin bebas dari konflik kepentingan,” terangnya dikutip dari laman kemendagri.go.id.

Atas dasar tersebut, Tito meminta dukungan semua pihak khususnya jajaran Kemendagri dan BNPP untuk bersama membaktikan diri pada bangsa dan negara  untuk menjawab tantangan tersebut.(*)