Pemprov DKI Jakarta Tetapkan UMP 2020 Sebesar 4,2 Juta Rupiah

hariansuara.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan kebijakan peningkatan kesejahteraan Pekerja/Buruh melalui kolaborasi bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan telah menghasilkan Program Kartu Pekerja Jakarta, Gerai Koperasi Pekerja dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.

Penetapan UMP pun menjadi momen yang ditunggu oleh pekerja/buruh setiap tahunnya. Sesuai ketentuan perundangan bahwa setiap tanggal 1 November, Gubernur seluruh Indonesia secara serentak mengumumkan besaran UMP. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2020 di Balaikota Jakarta, pada Jumat (1/11/2019).

Gubernur Anies menuturkan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2020 yakni terdapat kenaikan 8,51 % dari tahun sebelumnya. “Hari ini saya sampaikan bahwa UMP DKI Jakarta Tahun 2020 sebesar Rp. 4.276.349,906,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah),” tuturnya.

Besarnya kenaikan upah setiap tahunnya dianggap menjadi satu-satunya faktor peningkatan kesejahteran pekerja/buruh. Kendati demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk membuat alternatif-alternatif lain selain kenaikan upah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh di DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan masyarakat khususnya pekerja/buruh dalam rangka menyusun program-program peningkatan kesejahteraan. Salah satu hasilnya adalah  program Kartu Pekerja. Kartu Pekerja merupakan program kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dengan meringankan beban biaya transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak pekerja/buruh.

Program Kartu Pekerja telah diluncurkan semenjak akhir tahun 2018 dan sampai dengan sekarang sebanyak 21.249 kartu yang telah didistribusikan kepada para penerimanya dan sampai saat ini masih dibuka terus pendaftarannya.

“Dengan manfaat yang begitu besarnya, Kami berharap para penerima Kartu Pekerja dapat terus meningkat dan kesejahteraannya tidak hanya bergantung kepada dari faktor upah, tetapi dari faktor transportasi, kesehatan, gizi dan pendidikan juga telah terakomodir dalam program Kartu Pekeja Jakarta,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah.

Tidak hanya Kartu Pekerja, pengembangan program kolaborasi lainnya guna menunjang kesejahteraan pekerja/buruh juga terus digalakkan, di antaranya pembukaan Gerai Koperasi Pekerja dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Dalam program tersebut Pemprov DKI Jakarta mengupayakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya/Pekerja/Buruh untuk dapat turut serta bersama-sama memajukan perekonomian DKI Jakarta.

Saat ini, lanjut Andri, telah dibuka dua Gerai Koperasi Pekerja di Jakarta Timur dan terus dilakukan pengembangan kembali untuk pembukaan Gerai Koperasi Pekerja selanjutnya. Untuk program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dalam pelaksanaannya Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha melalui program pembinaan dan pengembangan peningkatan kapasitas wirausaha dengan kegiatan pelatihan, antara lain Pelatihan Mengemudi SIM A, Pelatihan Satuan Pengamanan, Pelatihan Salon, dan Pelatihan Pembuatan Kue Kering. Tidak hanya itu, program pembinaan dan pengembangan juga didukung oleh penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kewirausahaan, pembentukan jejaring dan pasar bersama serta kerja sama dan kolaborasi kelembagaan.

“Ke depannya, kami harapkan dapat terus tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan program kesejahteraan pekerja/buruh sehingga bisa bermanfaat dan tepat sasaran sehingga terwujud ‘Maju Kotanya, Bahagia Warganya’,” ujar Andri.(*)