Komisi VIII: RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji Perbaiki Kualitas Penyelenggaraan Haji

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Isqan Qolba Lubis menilai Rancangan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PIHU) yang dibahas DPR, Kementerian Agama dan DPD membantu peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Kekurangan yang selama ini dibenahi untuk kepentingan jamaah haji Indonesia."Selama ini banyak kekurangan dalam penyelenggaraan haji dan umroh, untuk itu aturan lama yaitu UU No. 13 tahun 2008 perlu diganti," kata Iskan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/10/2016).Namun, Iskan berpendapat meski sudah meningkat dalam penyelenggaraan tapi belum optimal. Pasalnya, kata dia, belum optimalnya penyelenggaraan haji karena bertumpuknya kewenangan di tangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama."Selama ini Kementerian Agama berperan sebagai regulator, eksekutor, dan kontrol (pengawas). Hal itu membuat tidak efektif, efisien, dan rawan terjadinya penyimpangan," jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini.Menurut Iskan, pemerintah harus memahami isu yang berkembang di masyarakat mengenai tuntutan optimalisasi penyelenggaraan haji."Dalam berbagai forum DPR terus menyuarakan bagaimana penyelenggaraan haji harus lebih optimal lagi,” jelasnya.Di sisi lain, DPR memahami kekhawatiran Kementerian Agama mengenai pembentukan badan dalam penyelenggara ibadah haji. Tentu pembentukan badan ini, tambah Iskan, akan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk menyesuaikan dengan sistem yang baru.Menurut Iskan, dengan adanya badan dalam penyelenggaraan haji tersebut bisa menjadikan pelaksanaan lebih profesional. Salah satunya dalam sistem rekrutmen sumber daya manusia.

"Dalam hal rekrutmen misalnya, pasti ada perbedaan antara pemerintah dengan badan. Jika dilakukan suatu badan maka akan cenderung lebih bebas, sehingga lebih berkualitas. Sehingga menghilangkan konotasi adanya bagi-bagi jatah dari orang-orang kementerian agama,” papar Iskan.Iskan juga mengatakan, harapan untuk optimalisasi penyelenggaraan haji bisa terwujud, salah satunya melalui pengelolaan dana haji secara profesional."Jika dana pengelolaan haji sudah profesional maka akan lebih baik lagi penyelenggaraan haji ke depan," ujarnya. (*)   Ikram Ramadhan