Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

CISDI Dukung Revisi PP No. 109 Tahun 2019 untuk Turunkan Angka Perokok Anak

Nasional
12 Nov 2019
CISDI Dukung Revisi PP No. 109 Tahun 2019 untuk Turunkan Angka Perokok Anak

hariansuara.com, Jakarta - CISDI (Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives) memberikan apresiasi dan mendukung upaya revisi PP 109/20012 yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Penelitian di negara Asia menunjukkan penggunaan dan perluasan
ukuran gambar peringatan kesehatan pada kemasan rokok atau Pictorial Health Warning (PHW) efektif menurunkan keinginan merokok pada anak dan meningkatkan keinginan berhenti merokok pada perokok aktif.

Beberapa negara Asia yang sudah berhasil menerapkan gambar peringatan kesehatan seluas 90% bungkus rokok diantaranya Nepal dan Timor Leste. Di samping itu, larangan iklan, promosi dan sponsor rokok juga terbukti berdampak besar menurunkan angka perokok anak.

“Saat ini angka perokok anak di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Upaya Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan ukuran PHW dari 40% menjadi 90% pada bungkus rokok dan memperkuat larangan iklan, promosi dan sponsor rokok melalui revisi PP 109 sesuai dengan upaya tujuan pembangunan, khususnya untuk menurunkan jumlah perokok anak,” ujar Egi Abdul Wahid, Direktur Program CISDI.

Bertolak belakang dengan negara-negara di Asia lainnya yang berhasil menurunkan angka perokok, prevalensi perokok anak (usia < 18 tahun) di Indonesia masih terus meningkat. Selama masa Kabinet Indonesia Kerja, tren perokok anak meningkat dari 7,2% di 2013 menjadi 9,1% di 2018. Padahal indikator target RPJMN 2015-2019 menargetkan prevalensi perokok anak turun hingga 5,4%. 

“Perluasan peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok dan penguatan larangan iklan rokok sudah mendesak untuk dilakukan. Bahkan revisi PP 109 ini sedikit terlambat, mengingat angka perokok anak  terus meningkat di masa kabinet kerja Presiden Joko Widodo sebelumnya,” tambah Egi.

Pemerintah juga baru mengeluarkan kebijakan cukai rokok untuk tahun 2020, setelah tidak adanya kenaikan cukai di tahun 2019. Pihak industri mengeluhkan kebijakan ini dan menolak revisi PP 109/2012. 

CISDI menekankan bahwa rokok adalah barang legal, namun bukan produk normal. Seperti minuman beralkohol, rokok masuk dalam kelompok barang kena cukai yang konsumsinya harus dikendalikan. “Industri rokok sudah puluhan tahun meraup keuntungan triliunan rupiah dengan menjual rokok di Indonesia. Yang jadi korban anak-anak, dan BPJS Kesehatan juga tidak sedikit harus membiayai penyakit akibat rokok. Upaya pengendalian konsumsi rokok harus komprehensif dan berpihak pada masyarakat luas,” ujar Egi. 

CISDI berharap agar revisi peraturan pemerintah ini segera terlaksana dan diimplementasikan sebagai katalis dalam mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, melalui peningkatan kesehatan sejak usia anak. “Kalau perokok anak naik terus, akan berdampak pada produktivitas dan beban biaya kesehatan akibat tingginya penyakit akibat rokok. Tanpa langkah nyata seperti revisi PP ini, SDM unggul akan hanya menjadi wacana saja hingga akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2024,” tutup Egi.(*)

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X
X