KPAI: Pemprov DKI Wajib Penuhi Hak Pendidikan Anak-anak Korban Penggusuran di Sunter

hariansuara.com, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  menerima informasi terkait anak-anak korban penggusuran di Sunter, Jakarta Utara melalui aplikasi WhatsApp pada Jumat pagi, 22 November 2019. Pemberi informasi menyampaikan bahwa banyak anak-anak tidak bisa bersekolah lagi pasca penggusuran karena tempat tinggal sementara (baru) jauh  dari lokasi sekolah yang lama, selain itu dokumen rapor, akte kelahiran, buku-buku, seragam, dan peralatan sekolah anak-anak mereka tidak sempat diselamatkan saat penggusuran terjadi. Padahal penilaian akhir semester ganjil tinggal menghitung hari.  

"Sebagai kota yang menyandang predikat kota layak anak, Pemprov DKI Jakarta sudah seharusnya  menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan bagi seluruh kebijakan Pemprov, termasuk soal penggusuran," tutur Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

KPAI pun menyampaikan keprihatinan atas anak-anak Korban penggusuran di Sunter yang hak atas pendidikan berpotensi terlanggar, karena  penggusuran dilakukan tanpa berpersfektif kepentingan terbaik bagi anak. Misalnya, mempertimbangkan bahwa anak-anak yang tergusur sebentar lagi harus mengikuti penilaian akhir semester di sekolahnya, saat ini anak-anak dikabarkan tidak bersekolah pasca penggusuran, belum lagi dampak psikologis anak-anak pasca penggusuran pasti dialami anak-anak, mengungsi di tempat sementara pastilah bukan hal yang mudah bagi anak-anak; 

Untuk membahas masalah ini, KPAI akan segera bersurat kepada Pemprov DKI Jakarta dan ditembuskan kepada Organisasi Pelaksana Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas PPAPP dan P2TP2A Provinsi DKI Jakarta  terkait pemenuhan hak-hak anak atas hak pendidikan dan hak rehabilitasi secara psikologis, jika diperlukan maka KPAI akan memanggil OPD terkait dalam pemenuhan hak-hak anak-anak korban penggusuran Sunter tersebut. Bantuan seragam dan buku juga harus dipenuhi karena banyak anak tak sempat menyelamatkan baju dan peralatan serta perlengkapan sekolahnya;

KPAI akan meminta Pemprov DKI Jakarta mencari data tempat tinggal baru anak-anak korban penggusuran Sunter agar memudahkan solusi pindah sekolah maupun pemenuhan hak-hak anak yang lain, misalhnya rehabilitasi psikologis, penggatian dokumen rapor dan akte kelahiran,  serta kelanjutan KJP (Kartu Jakarta Pintar).(*)