Soal Taksi Online, Komisi V DPR RI Dorong Revisi UU Lalu Lintas

Jakarta - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat mendorong pemerintah segera mengajukan kembali revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Dengan revisi UU tersebut maka diharapkan bisa menyelesaikan persoalan transportasi online.Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana, revisi UU Lalu Lintas bisa mengakomodir masukan dari berbagai pihak terutama drive taksi online.“Meskipun peraturan tersebut ditunda pelaksanaannya hingga 6 bulan mendatang, namun secara jangka panjang Komisi V mendorong agar UU Lalu Lintas direvisi untuk mengakomodir masukan dari banyak pihak, terutama para pengemudi transportasi online dan masyarakat yang menggunakannya,” kata Yudi, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/10/2016).Yudi menjelaskan, kondisi digitalisasi transportasi yang berkembang saat ini seharusnya bisa lebih adaptif dengan aturan yang ada. Selain itu, situasi UU tersebut juga sudah melewati masa lima tahun sehingga membutuhkan pendekatan baru karena transportasi onlineharus diatur dalam sebuah kebijakan.“Komisi V melihatnya tidak semata-mata melihat persoalan ini dari sudut pandang bisnis. Tapi, kami melihat dengan adanya transportasi online ada peluang untuk menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat. Ini memberikan alternatif mencari pekerjaan, dan ini harus dikasih ruang dan diatur melalui undang-undang,” tambah Yudi.Untuk itu, menurut Yudi, secara jangka pendek pemerintah mengeluarkan pemerintah Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tersebut agar meredam gejolak penolakan yang terjadi di masyarakat sebagai payung hukum transportasi online.Aturan ini mengatur agar para pengemudi taksi online diwajibkan memiliki SIM A Umum, mobil harus dilakukan uji KIR, STNK berbadan hukum, terdaftar sebagai angkutan sewa berbasis aplikasi, dan tarif ditentukan kementerian Perhubungan.“Komisi V menilai jalan tengah terkait polemik ini adalah membentuk badan hukum berupa koperasi, agar STNK tetap nama pribadi, dan tetap plat hitam," sebutnya.Lebih lanjut, koordinasi pihak pemerintah atara Kemenhub ddengan  Kemenkop-UKM penting agar mengevaluasi koperasi sesuai dengan UU Koperasi."Ini khususnya berkaitan dengan hak suara anggota koperasi,” ujar Yudi.Dengan adanya Permenhub ini, tarif transportasi online dapat diatur oleh pemerintah agar fluktualisasi tarif tidak merugikan konsumen dan pengemudi karena dapat dinaikkan sewaktu-waktu (excessive margin) atau perang tarif serendah-rendahnya (predatory pricing).Sementara, Ketua Forum Pengemudi Transportasi Online, Fahmi mengatakan bahwa saat ini kondisi perang tarif sudah sangat mengkhawatirkan. Korbannya, menurut Fahmi, adalah para pengemudi karena saling berlomba untuk meningkatkan jumlah pengguna.Sebagai piha yang dirugikan yitu kalangan driver, memint agar DPR mendorong revisi UU Lalu Lintas.“Jadi kita hanya menerima dan menjalankan. Padahal, tarifnya sudah tidak wajar. Juga, kami minta agar koperasi yang dibentuk benar-benar mewakili driver bukan mewakil korporasi. Oleh karena itu, kami minta FPKS agar segera merevisi UU dan Permenhub 32/2016,” jelas Fahmi kepada Fraksi PKS. (*)  Albi Wahyudi/Ikram Ramadhan