Gabungan Advokat Ajukan Uji Materiil Perpres 75/2019 Tentang Jaminan Kesehatan ke MA

hariansuara.com, Jakarta - Gabungan Advokat dan Praktisi Hukum mengajukan Uji Materiil Perpres 75/2019 Tentang Perubahan Perpres 82/2018 Tentang Jaminan Kesehatan terhadap Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan penyusunan perundang-undangan.

"Kami meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memeriksa permohonan tersebut dalam waktu sesingkat-singkatnya sesuai asas peradilan sederhana ( Pasal 5 Ayat 2 Perma No 1 tahun 2011 ) agar mempunyai kepastian hukum yang jelas dan meminta mahkamah agung dalam putusanya untuk segera memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan tersebut ( Pasal 6 Ayat 2 Perma No 1 tahun 2011 )," tutur Indra Rusmi, SH, MH, perwakilan dari para pemohon.

Permohonan ini diinisiasi oleh  Indra Rusmi, Erwin Purnama, Denny Supari, Intan Nur Rahmawati, Bireven Aruan, Yogi Pajar Suprayogi, Ricka Kartika Barus, Ika Arini Batubara, Destya, Kemal Hersanti, Hema Anggiat Marojahan Simanjuntak, Steven Albert, Johan Imanuel dan Fernando.

Indra mengatakan sangat penting mahkamah agung untuk berkordinasi terlebih dahulu kepada Presiden Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan Pepres No 75 tahun 2019 atas perubahan Perpres no 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dikarenakan adanya permohonan uji materil yang bertentangan dengan Pasal 5 Huruf f dan Pasal 6 Huruf g UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peyusunan perundang undangan, Agar memenuhi asas kesimbangan dalam hukum

"Ini merupakan bentuk tanggung jawab profesi kami selaku Advokat demi kepentingan umum", tuturnya

"Dan kami para pemohon meminta juga kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengkaji lagi dari Pepres No 75 Tahun 2019 tersebut baik dari aspek tekhnis penyusunan maupun dari subtansi isi Perpres tersebut. Demi kepentingan Masyarakat Indonesia."(*)