hariansuara.com, Jakarta - Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 561/175/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 mendapat perlawanan keras dari kaum buruh.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (DPW FSPMI - KSPI) Provinsi Jawa Barat, Sabilar Rosyad menilai, surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga perusahaan di wilayah Jawa Barat boleh tidak menaikkan UMK 2020.
Untuk itu, kata Rosyad, seluruh elemen serikat pekerja di Jawa Barat sudah sepakat untuk melakukan pemogokan umum pada tanggal 2 hingga 4 Desember 2019. Adapun tuntutannya adalah, meminta agar penetapan UMK tahun 2020 dilakukan Surat Keputusan Gubernur, seperti tahun-tahun sebelumnya.
Adapun teknis dari pemogokan umum ini adalah, pada tanggal 2 Desember 2019 buruh se-Jawa Barat akan melakukan aksi di Kantor Gubernur Jawa Barat.
"Jika tanggal 2 Gubernur tidak berubah surat edaran menjadi surat keputusan, pada tanggal 3 dan 4 Desember 2019 buruh Jawa Barat akan melakukan aksi mogok daerah di Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat," kata Rosyad.
Sebagai pra kondisi, lanjut Rosyad, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2019, buruh akan melakukan aksi di masing-masing kabupaten kota. Dalam aksi ini, buruh meminta Bupati/Walikota dan DPRD Kab./Kota mengirim Surat kepada Gubernur Jawa Barat Agar menetapkan UMK tahun 2020 dalam bentuk Surat Keputusan.
"Selain itu, kami juga meminta kepada Bupati/Walikota segera memproses UMSK tahun 2020," lanjutnya.(*)
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU