Begini Pandangan Hendy Siswanto Soal Pendidikan, Kuota CPNS dan Pelayanan Publik di Jember

hariansuara.com, Jember - Calon bupati Jember Hendy Siswanto dalam talkshow Sang Kandidat di Jember 1 TV dengan topik Bersama Membangun Jember banyak membahas mengenai masalah di Jember, di antaranya soal pendidikan, kuota CPNS dan Pelayanan Publik.

Hendy menilai Kabupaten Jember saat ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Di sektor pendidikan, Jember masih dirundung banyak masalah seperti infrastruktur sekolah, kondisi sekolah, jalan menuju sekolahan dan lainnya. Bukan tanpa alasan, kondisi ini harus segera ditingkatkan karena menyangkut proses belajar-mengajar dari anak didik. 

Begitu pun dengan kondisi guru di Jember, khususnya guru tidak tetap yang juga harus disesuaikan dan diatur kembali. Hendy melihat ada cara yang kurang tepat dalam menempatkan guru-guru di sekolah yang sejatinya penempatan itu harus sesuai dengan bidangnya.

Selain itu, soal harapan dari para lulusan perguruan tinggi di Jember. "Mereka  lulus dengan IPK 4,0 dan 3,9, luar biasa bagus, tapi tidak tahu harus kemana. Harapan kami pemerintah harus melihat peluang ini. Mereka yang lulus adalah potensi dan harus diberikan kesempatan di pemerintah daerah."

Menyangkut kuota CPNS di Jember yang mana tahun ini Kabupaten Jember menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang tidak mendapat jatah kuota CPNS 2019. Hendy mengaku sangat sedih. Pasalnya, CPNS adalah hak warga Jember yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat Jember. 

"Kalau kita tarik proyeksinya ke depan, mereka punya kesempatan kerja puluhan tahun. Mereka seharusnya punya masa depan cemerlang di masa depan. Namun saat disayangkan, ada kesempatan malah hilang begitu saja. Semoga di kedepannya tidak terjadi hal seperti ini," tuturnya.

Soal pelayanan publik Jember, Hendy terus terang merasa prihatin melihat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih dibayang-bayangi oleh mutasi. 

"Ini satu hal yang kurang menarik, karena bisa menciptakan kondisi tidak enak bekerja dan mengganggu kinerja mereka. Kenapa? birokrasi itu sudah ada aturan main. Kenapa tidak diikuti? Tidak perlu menciptakan hal yang baru, kecuali melakukan inovasi," kata Hendy. 

Menyambung inovasi, bagaimana pelayanan satu pintu itu harus diterapkan? Hendy mengatakan, sekarang ini eranya digital. Pelayanan yang dimodernisasi harus dilakukan. Hanya saja pelayanan satu pintu itu harus didukung oleh sistem digital yang baik dan informasi yang jelas, karena jika tidak, akan mengganggu proses pelayanan.

"Kalau kita kemas dalam sistem online yang jelas, kita dapat informasi langsung lewat HP, seperti soal prasyaratan apa yang harus dilengkapi sebelum kita datang langsung ke pelayanan satu pintu. Jadi, begitu kita datang ke sana, maka bisa langsung selesai urusan," pungkasnya. (*)