KPAI : Skorsing Siswa Tak Hormat Bendera Selama 12 Bulan Tak Lazim

hariansuara.com, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terus melakukan koordinasi dengan KPPAD Kepri dan KPPAD kota Batam terkait penanganan kasus siswa tidak mau hormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia  Raya saat upacara bendera di salah satu SMPN di kota Batam. 

Hasil rapat terakhir pada jumat (29/11) yang dihadiri oleh Komisioner KPPAD kota Batam terungkap bahwa, sanksi memutasi siswa ke PKBM di ralat dan diganti dengan sanksi skorsing selama satu tahun (12 bulan). Sanksi diputuskan dalam rapat koordinasi yang tidak hanya dihadiri pihak sekolah (tidak semua guru) dan Dinas Pendidikan kota Batam, tetapi juga pihak kepolisian dan tentara. 

KPAI menilai memberi sanksi skorsing 12 bulan berarti kedua siswa tidak mendapatkan haknya mendapatkan pembelajaran di sekolah dan kehilangan kesempatan mengembangkan potensi dirinya sebagaimana di jamin oleh peraturan perundangan di negeri ini. 

"Memberikan sanksi skorsing selama 1 tahun atas perilaku kedua siswa merupakan sanksi yang tidak berpresfektif kepentingan terbaik bagi anak, bahkan berpotensi kuat melanggar hak-hak anak. Skorsing 1 tahun merupakan hal yang sangat tidak lazim dan mungkin kejadian pertama di Indonesia," tutur  Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Sabtu, (30/11/2019).

"Apalagi sanksi diberikan saat semester ganjil tahun ajaran 2019/2020 hampir berakhir. Kedua anak yang disanksi berpotensi tidak naik kelas karena semester genap nanti ybs sama sekali tidak sekolah. Kedua baru masuk kembali di semester genap tahun ajaran 2020/2021, yang berarti tidak memiliki nilai di semester ganjil tahun tersebut. Artinya keduanya tidak naik kelas 2 kali atau 2 tingkatan. Tentu hal ini melanggar hak-hak anak dan berpotensi kuat menimbulkan trauma psikologis pada kedua anak tersebut."

Retno mengatakan, KPAI  menyayangkan campur tangan pihak-pihak tertentu yang tidak terkait dengan pendidikan, yaitu Tentara dan Polisi dalam kasus ini, sehingga rapat koordinasi yang berlangsung di ruang kepala sekolah tidak berlangsung adil bagi kedua siswa tersebut. 

Dalam UU Sisdiknas dan UU Guru Dosen, memberi sanksi dan nilai merupakan hak prerogative guru dan sekolah melalui mekanisme Rapat Dewan Guru, bukan melalui rapat koordinasi yang dihadiri dinas pendidikan dan unsur militer serta kepolisian. Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional tentu saja hal ini merupakan pelanggaran dari otonomi sekolah.  Pemberian sanksi terhadap peserta didik, dalam UU Guru Dosen juga dibatasi, yaitu harus bersifat mendidik, sesuai kode etik guru dan tidak melanggar peraturan perundangan lainnya. 

Rapat dewan gurulah yang berhak menentukan sanksi terhadap siswa, karena ini merupakan rapat pengambil keputusan yang tertinggi dan dijamin UU. Pihak-pihak di luar sekolah seharusnya hanya memberikan masukan, namun tidak berhak hadir dalam rapat dewan guru. Saking kuatnya rapat dewan guru, dalam peraturan perundangan tidak bisa digugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). 

Oleh karena itu, rapat koordinasi yang memutuskan sanksi terhadap peserta didik dengan skorsing satu tahun jelas merupakan sanksi yang tidak mendidik, melanggar kode etik dan melanggar peraturan perundangan sehingga dengan demikian keputusan rapat tersebut dapat batal demi hukum. (*)