Mitigasi Bencana Harus Sudah Direncanakan Sebelum Pindah Ibukota

hariansuara.com, Jakarta - Kemungkinan adanya konflik sosial dapat terjadi, dan mitigasi bencana sosial harus sudah direncanakan sebelum Ibukota negara pindah.

Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Herry Yogaswara, berpendapat suatu daerah yang pernah terjadi konflik sosial tidak lantas menjadi rawan konflik sosial.

“Daerah yang pernah terjadi konflik dapat menjadi daerah yang justru resilient terhadap konflik. Ini karena daerah tersebut sudah memiliki pengalaman mitigasi bencana sosial,” ujar Herry dalam keterengan tertulis LIPI belum lama ini.

Herry memaparkan, potensi konflik sosial di ibu kota negara dalam konteks budaya-demografis dapat terjadi dari sisi pendatang maupun lokal.

“Beberapa potensi konflik sosial yang dapat terjadi di antaranya adalah keragaman etnis tetapi komposisinya tidak imbang, klaim-klaim kesultanan dengan konsep Sultan Grand, klaim-klaim untuk mendapatkan posisi penting dari ormas berbagai etnis, dan penguasaan lahan,” ujar Herry.

Herry menyarankan mitigasi konflik untuk dilakukan segera. Beberapa mitigasi konflik yang disarankan adalah segera menetapkan titik-titik lokasi yang akan menjadi area infrastruktur ibu kota negara dan status legal tanah-tanah yang akan digunakan.

“Juga penting untuk mempersempit ruang kelompok yang mengatasnamakan agama dan etnis dari klaim-klaim atas penguasaan ruang hidup dan memberikan ruang yang lebih besar pada sosial-budaya, dan pelibatan intelektual lokal,” tutup Herry. (*)