Menteri Susi : Proyek Reklamasi Harus Sesuai Arahan Presiden

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan pembangunan proyek reklamasi seyogyanya harus sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Pembangunan proyek reklamasi jangan sampai melanggar Undang-Undang. "Permintaan Pak Presiden sangat jelas. Reklamasi jangan sampai melanggar Undang-undang, tidak boleh merusak lingkungan, tidak merugikan nelayan dan tidak ada yang menabrak peraturan", kata Susi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Rabu (5/10/2016). Susi menjelaskan saat ini tercatat 37 lokasi yang akan dikembangkan melalui reklamasi. Rinciannya yaitu 17 sedang dalam proses reklamasi. Dan, 20 baru rencananya akan direklamasi. "Total ada 37 lokasi, yang 17 sedang reklamasi. Yang 20 akan melakukan reklamasi", lanjutnya.  Susi juga menambahkan saat rapat dengan Menteri Koordinator Maritim terdahulu Rizal Ramli, hal yang dibahas adalah mengenai pembangunan bendungan dengan tujuan pencegahan banjir Jakarta. Namun, dalam pelaksanaannya, Susi sangat menyayangkan karena ternyata yang dibangun lebih dahulu adalah pulau-pulau bagian reklamasi Teluk Jakarta. "Jadi jika sekarang Jakarta banjir, ya bukan hal aneh. Ini flooding project. Mempercepat air dari hulu, tapi malah memperlambat air menuju pantai. Bukan naturalisasi atau dibelokkan", katanya. Susi menyadari bahwa izin reklamasi dengan luas tanah 500 ha adalah wewenang pemerintah provinsi. Sementara tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah memberi rekomendasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menyebut bahwa izin pelaksanaan reklamasi harus dengan izin KKP. "Pulau yang dibawah 500 hektar memang menggunakan ijin Pemprov. Tapi ya kalau pulaunya ada 17, apa lagi melibatkan tiga provinsi, mau bagaimana?", ujarnya.  Saat ini, Susi beserta kementerian terkait tengah menunggu keputusan dari Bappenas terkait pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta yang sepakat dihentikan bersama karena tumpang tindihnya peraturan.  "Kalau ini tidak ditangani secara komprehensif oleh pusat, maka akan menjadi masalah besar nantinya. Saya setuju harus melibatkan swasta. Tapi drive harus di pemerintah. Karena kalau hanya swasta, bisa seenaknya sendiri", tutup Susi.  (*)  Albi Wahyudi