Pemerintah Sudah Waktunya Membuat Grand Design Guru

hariansuara.com, Jakarta - Satriwan Salim, Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengatakan setidaknya ada empat lapis persoalan guru di tanah air: Kualitas, Perlindungan, Kesejahteraan, dan Distribusi. 

"Empat lapis persoalan guru nasional ini terpampang dari hulu sampai hilir. Hulunya adalah keberadaan LPTK (Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan). Masalah guru sudah dimulai di saat para calon guru masuk LPTK sebagai kampus pencetak calon guru. Faktanya LPTK di Indonesia masih bermasalah dari aspek kualitas dan kurikulumnya. Maka Revisi UU Guru dan Dosen serta perbaikan total LPTK adalah keniscayaan, jika ingin guru berkualitas," tuturnya belum lama ini.

Seperti dikatakan Satriwan, harus ada grand design pengelolaan guru yang dibuat Kemdikbud. Benar-benar holistik dari hulu sampai hilir. Di hulu mulai dari rekrutmen mahasiswa calon guru di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan). Fungsi LPTK sebagai lembaga yang menyiapkan, melatih dan mengelola calon guru menjadi problematika tersendiri yang juga jadi PR-nya Mendikbud Nadiem Makarim. 

"Harus ada perubahan radikal membenahi LPTK: Menata ulang kembali keberadaan FKIP/LPTK yang tidak bermutu yang tersebar di pelosok tanah air, yang tiap semester meluluskan wisudawan calon guru tetapi tak pernah ada perkuliahan. Termasuk membenahi kurikulum pendidikan di LPTK agar sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0. Potret kualitas LPTK/FKIP saat ini memang memprihatinkan, menurut data Kemristekdikti dari 421 LPTK (2016), yang terakreditasi A (hanya 18 LPTK), akreditasi B (81 LPTK), sisanya akreditasi C, dan belum diakreditasi. Ke depan pemerintah harus memperketat, bahkan kalau perlu memoratorium pembukaan prodi-prodi pendidikan yang baru," tuturnya.

Lebih lanjut Satriwan mengungkapkan bicara di hilir adalah bagaimana pemerintah mampu menyiapkan dan mendistribusikan para guru, sehingga persoalan kekurangan guru di daerah tertentu (seperti daerah 3T; terluar, tertinggal, terdepan) terpenuhi. Supaya kelebihan guru (menumpuknya guru) di daerah/kota tertentu tidak terus terjadi. Ada sekitar 1,2 juta mahasiswa calon guru, lulusan LPTK sekitar 260.000/tahun, sedangkan angka kebutuhan guru PNS secara nasional 707.000 guru. Dibutuhkan keseriusan Kemdikbud dalam mengelola dan menyelesaikan kebutuhan guru dan redistribusi guru secara nasional. Pemerintah (daerah) kami nilai gagal dalam memenuhi perintah Pasal 22 UU Guru dan Dosen yang berbunyi:

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

"Sejak 2005 sampai sekarang, pasal di atas hanya tertera di kertas, tapi tidak pernah direalisasikan oleh pemerintah pusat dan daerah," pungkasnya.(*)