Organda DKI: Perpanjang Sosialisasi Aturan Aplikasi, Menhub Pilih Kasih

Jakarta - Rencana kebijakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang memperpanjang masa sosialisasi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016  ditolak Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI. Penolakan ini karena semua kendaraan berbasis aplikasi online telah diakomodir keinginannya oleh pemerintah.Dalam rencana perpanjang Permenhub Nomor 31 Tahun 2016? maka kendaraan taksi online akan berlaku ilegal. Selain itu, ada upaya gratis uji KIR dan pembuatan SIM untuk taksi online."Menolak kebijakan perpanjangan masa sosialisasi 6 bln ke depan karena semua angkutan umum illegal berbasis aplikasi telah diakomodir keinginan mrk oleh Pemerintah," kata? Ketua DPD ORGANDA DKI  Shafruhan Sinungan dalam keterangan yang diterima Senin (10/10/2016).Dia menjelaskan mestinya aturan dikembalikan pada sosialisasi oleh Kemenhub, Kemenkoinfo, beserta Menkopolhukam tentang Permenhub Nomor 32 tahun 2016. Dalam sosialisasi itu sudah ditegaskan bila Permenhub nomor 32 tahun 2016 efektif berlaku pada 1 Oktober 2016."Semua kendaraan taksi illegal yang beroperasi berbasis aplikasi harus mematuhi peraturan UU LLAJ no 22 th 2009 dan Permenhub no 32 th 2016 , dan jika tdk mematuhi akan ditindak," tuturnyaShafruhan juga mengkritisi rencana SIM dan KIR gratis yang diberikan Menhub kepada pengusaha dan pengemudi taksi onl?ine. Sikap Menhub dinilai pilih kasih dan tak berlaku adil dalam menciptakan regulasi."Sangat pilih kasih kepada rakyatnya dan ini akan menyinggung perasaan rakyat yang telah patuh mengikuti peraturan undang-undang dan ketentuan yang berlaku di negara ini. Di mana keadilannya?" jelasnya.Dia menambahkan jika Menhub tetap melaksanakan keinginan rencananya maka akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat angkutan umum. Dikhawatirkan akan memicu bentrok kelompok."Maka hal tersebut dapat memicu ketidak nyamanan bagi masyarakat.angkutan umum dan pada akhirnya bisa memicu bentrok kelompok anak bangsa di negeri ini," tuturnya. (*)  Ikram Ramadhan