KemenkomInfo Diminta Segera Ambil Putusan Soal Izin Perpanjangan 10 TV Swasta

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara diminta segera ambil keputusan yang obyektif dan berani terkait perpanjangan izin penyiaran terhadap 10 stasiun televisi swasta. Pasalnya, izin akan habis pada Minggu akhir pekan ini.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan pemberian perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) merupakan domain Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Pemberian perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) merupakan domain Kementerian Kominfo yang mengacu pada rekomendasi penilaian dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia, red). Kami selaku wakil rakyat mengharapkan penilaian secara objektif dan berani,” kata Kharis dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/10/2016).

Kharis menambahkan bahwa Komisi menilai rekomendasi KPI terhadap 10 LPS yang izin siarannya akan berakhir pada 16 Oktober 2016 tersebut tidak didukung data yang kuat dan konsisten. Parameter penilaian yang menjadi acuan juga kurang objektif.

Jika memang nanti izin diperpanjang maka harus ada komitmen perbaikan isi siaran.

“Kemkominfo harus bijak mengambil keputusan apakah rekomendasi dari KPI akan digunakan atau tidak. Selain itu, kami juga mendorong Kemkominfo dan KPI apabila izin ini diberikan maka harus ada komitmen tertulis dari pihak LPS untuk memperbaiki kualitas isi siaran yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat,” sebut politikus PKS itu.

Adapun dalam rapat dengar  pendapat dengan Komisi I DPR, Ketua KPI Yuliandre mengatakan bahwa 10 stasiun televisi swasta tersebut layak diberi perpanjangan izin siaran. Ada beberapa aspek penilaian yang dijadikan pertimbangan.

"Berdasarkan 4 aspek penilaian yakni aspek program siaran, sumber daya manusia (SDM), sistem jaringan konten lokal dan administrasi, kami menilai 10 LPS tersebut masih layak izin siarannya diperpanjang" kata Yuliandre dalam RDP dengan Komisi I.

Lanjutnya, KPI Yuliandre menambahkan, pihaknya berkomitmen dalam perpanjangan izin. KPI akan mengikuti peraturan yang berlaku dan siap diaudit forensik terkait pemberian penilaian.

"Tanggal 16 adalah hari Minggu, jadi keputusan harus sudah diambil tanggal 14 Oktober," ujarnya. (*)  Ikram Ramadhan