Kemenhub: Verifikasi Pengukuran Kapal untuk Kemudahan Dalam Pengurusan Perizinan

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjamin akan memberikan kemudahan bagi nelayan yang mau bekerjasama bila telah menguruskan dokumen kapal dan perizinan pengukuran ulang kapal. Upaya ini sebagai tindak lanjut dari kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  tentang sistem pengelolaan ruang laut dan sumber daya kelautan Indonesia tahun 2014.

“Verifikasi atau pengukuran ulang kapal perikanan dilakukan bukan dalam rangka penegakan hukum saja tetapi sebagai upaya memberi kemudahan kepada pemilik kapal dalam pengurusan dokumen kapal dan dokumen perizinan kapal hasil ukur ulang,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Tonny Budiono dalam keterangan tertulisnya,  Selasa (11/10/2016).

Hal ini disampaikan Tonny sebagai klarifikasi terkait informasi adanya para pengusaha ikan yang menolak kapalnya dilakukan pengukuran ulang di Pelabuhan Juwana, Pati Jawa Tengah.

Dijelaskan Tonny,  Kementerian Perhubungan yang ditujukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melihat bahwa verifikasi atau pengukuran ulang kapal perikanan merupakan tindaklanjut dari kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tentang Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan Indonesia pada tahun 2014.

Dalam kajian tersebut, ditemukan permasalahan terkait ketatalaksanaan pengelolaan sumber daya kelautan, serta menemukan beberapa kapal yang dinilai melakukan mark down yang berujung pada pengukuran ulang seluruh kapal penangkap ikan.

“Adanya kapal-kapal yang Gross Tonase GT Kapal tertulis di surat ukur berbeda dengan fisik kapal yang mendorong Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub menerbitkan Surat Edaran Nomor UM.003/47/16/ DJPL-15 tanggal 10 Juli 2015 tentang Verifikasi atau Pengukuran Ulang Terhadap Kapal Penangkap Ikan,” ujar Tonny.

Tonny menambahkan  Sebagai akibat perubahan tonase kapal setelah dilakukan pengukuran ulang, bahwa verifikasi dilakukan dalam rangka pelayanan jasa transportasi laut yang bersih, cepat dan transparan.T entunya hal ini akan memberikan dampak yang positif bagi para pengusaha perikanan di Indonesia.

“Yang jelas negara merugi dari segi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena kecenderungan pemilik kapal mengecilkan ukuran kapalnya agar izinnya seperti SIUP, dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dikeluarkan hanya dari pemerintah daerah bila ukuran kapalnya di bawah 30 GT,” jelas Tonny.

Ia juga menepis keraguan para pemilik kapal perikanan ataupun para Nelayan bahwa pengurusan verifikasi atau pengukuran kapal perikanan sulit karena berbiaya tinggi yang memberatkan para pemilik kapal perikanan tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor UM 003/73/8/DJPL-16 tanggal 7 Oktober 2016, tentang Verifikasi atau Pengukuran Ulang terhadap Kapal Penangkap Ikan yang menyebutkan bahwa pelaksanaan verifikasi atau pengukuran ulang kapal penangkap ikan tidak dipungut biaya.

“Adapun penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan dokumen kapal yang diterbitkan kembali berdasarkan hasil pelaksanaan verifikasi, atau pengukuran ulang kapal penangkap ikan dikenakan tarif sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan,” sebutnya.

Hingga bulan Oktober 2016, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan telah memverifikasi atau pengukuran kapal penangkap ikan sebanyak 2.223 kapal dengan berbagai ukuran Gross Tonnage (GT) dari total 15.800 unit kapal penangkap ikan yang tersebar pada 169 UPT pelabuhan yang memiliki kode pengukuran kapal.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meyakini bahwa keberlanjutan sektor perikanan tangkap sangat berkaitan dengan Gross Tonnage kapal, karena produktivitas kapal penangkap ikan berbanding lurus dengan kemampuan kapal membawa hasil tangkapan ikan.

Untuk itu, penataan perizinan kapal ikan yang tepat, cepat dan efektif sudah seharusnya dilakukan demi terciptanya keselamatan pelayaran di perairan Indonesia khususnya untuk Kapal Penangkap Ikan. (*)   Albi Wahyudi