Amblesnya Ruko di Jalan Sultan Agung, DPRD Jember: Ini Seperti Bencana yang Ditunggu, Padahal Kita Sudah Peringkatkan!

hariansuara.com, Jakarta -  Menyusul amblesnya jalan nasional di Jalan Sultan Agung hingga merobohkan beberapa ruko di Jompo, Kecamatan Kaliwates, Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan status bencana kemarin.

Namun hal ini menuai kritikan dari Ketua Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Jember, David Handoko Seto. 

"Saya kurang sepakat sebenarnya dengan Bupati menetapkan Jember sebagai status bencana, karena bicara soal bencana itu adalah sesuatu yang tidak diprediksi. Tapi kalau ini kan sudah diprediksi tahun lalu," kata David Handoko Seto, Selasa, (3/3/2020).

"Kita bisa terima status bencana itu jika sebelumnya kita tidak kasih peringatan. Tapi inikan menjadi semacam bencana yang ditunggu yang seharusnya tidak perlu terjadi," tambahnya.

David mengatakan pihaknya sudah memberikan peringatan kepada Pemkab Jember agar segera melakukan langkah-langkah, sudah ada Tupoksinya masing-masing. Seperti untuk yang provinsi bertanggung jawab soal bantaran sungai.  Untuk Balai Besar Pemelihara Jalan Nasional (BPJN) bertanggung jawab untuk pembangunan jalannya. 

"Pemkab dalam hal ini bertangung jawab terhadap aset ruko, sudah kita infokan setahun lalu, tetapi Pemkab Jember tidak melakukannya," tuturnya.

David berujar, Bupati tidak melakukan eksekusi dengan alasan ada aset yang diperjualbelikan.  

"Lah ini kan ini jadi pernyataan aneh, kok bisa ada aset pemkab diperjualbelikan. Kalau mindset saya tidak ada jual beli aset, karena kami beranggapan itu sewa kepada pemerintah daerah."

Tapi yang jelas, saat David sidak ke lokasi pada Oktober tahun lalu, banyak menemukan potensi bencana disana. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dipanggil tetapi sayangnya tidak satu pun yang datang. 

"Semestinya mereka mikirnya ini jauh lebih kepada kemaslahatan umat. Kalau begini siapa yang rugi?" tutur David kepada hariansuara.com.

"Masyakat di sekitar ruko yang roboh pasti merugi dan tidak bisa beraktifitas ekonomi. Belum lagi jalan dialihkan dan polisi dibuat sibuk dengan rekayasa jalan, ini seharusnya tidak perlu terjadi," pungkasnya.(*)